KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI DALAM PERCERAIAN PASANGAN KATOLIK PERSPEKTIF HUKUM KANONIK DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NASIONAL = THE AUTHORITY OF THE DISTRICT COURT IN THE DIVORCE OF CATHOLIC COUPLES FROM THE PERSPECTIVE OF CANON LAW AND THE NATIONAL MARRIAGE LAW

MARSELA RIRIS EKA SENDA (B012212043), “Kewenangan Pengadilan Negeri dalam Perceraian Pasangan Katolik Persepektif Hukum Kanonik dan Undang-Undang Perkawinan Nasional”. (Dibimbing oleh Winner Sitorus dan Ratnawati) Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konsep. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kitab Hukum Kanonik 1983, serta bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal-jurnal dan webinar yang memberikan pemahaman tentang kewenangan pengadilan, perceraian dan sifat tak terputuskan perkawinan Katolik. Bahan hukum diperoleh melalui studi pustaka. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya disusun, diklasifikasi, dan ditelaah untuk menjelaskan kewenangan pengadilan dalam perceraian pasangan katolik serta akibat perceraian terhadap perkawinan katolik. Hasil penelitian ini menunjukkan (1) pengadilan negeri berwenang dalam mengadili perceraian pasangan Katolik berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, sementara Kan. 1141 Hukum Kanonik mengatur bahwa perkawinan katolik bersifat indissolubillitas yaitu perkawinan tidak dapat diputus oleh kuasa manapun termasuk oleh pengadilan negeri. Belum ada perjanjian atau konkordat antara negara dan gereja katolik sehingga gereja sebagai subjek hukum harus taat dan patuh terhadap apa yang diputuskan oleh pengadilan negeri; (2) Akibat perceraian yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan mencakup tiga aspek yaitu akibat perceraian terhadap hak dan kewajiban anak, terhadap hak dan kewajiban bekas suami dan terhadap harta bersama. Hukum Kanonik tidak mengenal perceraian tetapi dikenal pernyataan tidak sahnya perkawinan yang menimbulkan akibat hukum tehadap status perkawinan yang tidak sah dan terhadap anak.

Keyword : Kewenangan, Perceraian, Sifat Tak-Terputuskan Perkawinan Katolik.