ANALISIS HUKUM KETENTUAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DITINJAU DARI PRINSIP PROPORSIONALITAS = Legal Analysis of Corruption Crime Provisions in the Criminal Code Reviewed from the Principle of Proportionality

M. RIZALDI ASHAR (B012212036). “Analisis Hukum Ketentuan Tindak Pidana Korupsi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Ditinjau dari Prinsip Proporsionalitas”. Dibimbing oleh Andi Muhammad Soyfan sebagai Pembimbing Utama. Prinsip proporsionalitas dalam tindak pidana korupsi yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta merumuskan reformulasi pasal korupsi yang ideal untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan efektif di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prinsip proporsionalitas dalam tindak pidana korupsi berdasarkan KUHP, terkait dengan tingkat keseriusan delik dan besaran ancaman pidana, serta merumuskan reformulasi pasal korupsi yang ideal guna memastikan keadilan, kepastian hukum, dan mendukung upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi pidana dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap korupsi belum sepenuhnya proporsional dengan kerugian yang ditimbulkan. Meskipun sanksi tersebut memberikan efek jera, ketidakproporsionalan antara hukuman dan dampak kerugian sering kali mengurangi efektivitas penegakan hukum. Ketidakproporsionalan antara sanksi dan dampak kerugian sering kali mengurangi efektivitas penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, reformulasi Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 diperlukan untuk menghindari interpretasi yang ambigu dan memberikan kepastian hukum. Reformulasi ini mengusulkan penambahan syarat bukti kerugian negara yang terukur melalui audit forensik, guna mencegah kriminalisasi kesalahan administratif yang tidak signifikan. Selain itu, sanksi pidana yang lebih berat diusulkan untuk memberikan efek jera, memulihkan kerugian negara, dan melibatkan sanksi administratif untuk kasus tanpa kerugian material. Diharapkan, dengan reformulasi tersebut, penegakan hukum terhadap korupsi akan lebih efektif, adil, dan transparan.

Keyword : Tindak Pidana Korupsi, Proporsionalitas, KUHP, Penetapan Ancaman Pidana, Prinsip Hukum.