PEMBAHARUAN HUKUM PERKAWINAN TERHADAP NIKAH SIRRI DI INDONESIA (TINJAUAN HUKUM RESPONSIF) = MARRIAGE LAW REFORM ON SIRRI MARRIAGE IN INDONESIA (A RESPONSIVE LAW PERSPECTIVE)

Muhammad Afriansyah (B012211030). “Pembaharuan Hukum Perkawinan Terhadap Nikah Sirri Di Indonesia (Tinjauan Hukum Responsif)”. Dibimbing oleh Hasbir Paserangi dan Wiwie Heryani. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji urgensi pembaharuan hukum perkawinan di Indonesia terkait nikah sirri dalam konteks perlindungan hak-hak perempuan dan anak. Mengkaji pembaharuan hukum perkawinan di Indonesia dapat diterapkan terhadap nikah sirri dalam perspektif hukum responsif dalam upaya mengurangi dampak negatif di masyarakat. Penelitian ini menggunakan penelitian empiris dengan pengumpulan data dan informasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Sungguminasa, Sulawesi Selatan. Mengidentifikasi kekosongan hukum dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia serta mengevaluasi implementasi kebijakan pencatatan pernikahan. Menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis. Penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Urgensi pembaharuan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang signifikan untuk meningkatkan perlindungan hak-hak perempuan dan anak. Praktik nikah sirri yang sering kali tidak tercatat secara resmi menimbulkan berbagai kerentanan, termasuk kurangnya perlindungan hukum terhadap hak waris, perwalian, nafkah, dan status hukum anak. (2) Dalam perspektif hukum responsif, pembaruan hukum perkawinan dapat dilakukan melalui pendekatan adaptif, partisipatif, dan berbasis kebutuhan masyarakat. Hal ini mencakup penguatan regulasi pencatatan perkawinan sebagai kewajiban hukum, penerapan sanksi tegas bagi pelaku nikah sirri, serta sosialisasi yang masif tentang pentingnya pencatatan perkawinan. Untuk mengurangi dampak negatif yang muncul, pembaruan hukum perlu mempertimbangkan dinamika sosial-budaya, melibatkan berbagai pemangku kepentingan, dan menjamin keadilan serta perlindungan hukum bagi kelompok rentan. Dengan demikian, hukum responsif dapat menjadi instrumen yang efektif dalam menciptakan sistem perkawinan yang lebih adil, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Keyword : Nikah Sirri, Perlindungan Hak, Hukum Responsif.