PERAMPASAN ASET SEBAGAI UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA OLEH KEJAKSAAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (SUATU KAJIAN SOSIOLOGI HUKUM) = ASSET FORFEITURE AS AN EFFORT TO RECOVER STATE LOSSES BY THE PROSECUTOR'S OFFICE IN CORRUPTION CRIMES (A STUDY OF KEGAL SOCIOLOGY)

Penelitian ini bertujuan untuk : 1). menganalisis peran kejaksaan dalam tindak perampasan aset sebagai upaya pengembalian kerugian negara dalam tindak pidana korupsi. 2). menganalisis urgensi pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset sebagai upaya pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi Penelitian dilakukan dengan metode penelitian hukum empiris. Lokasi penelitian dilakukan di Kejaksaan Negeri Maros dengan menggunakan teknik wawancara dengan tiga responden. Hasil wawancara tersebut kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif untuk menghubungkan hasil penelitian dari data primer dan data sekunder yang penulis temukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) peranan kejaksaan dalam perampasan aset sebagai upaya pengembalian kerugian keuangan negara, jaksa bertindak selaku eksekutor untuk menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Jaksa dalam melaksanakan proses perampasan aset selama ini berpedoman pada UU Tipikor, namun dalam realitanya dari hasil penelitian di Kejaksaan Negeri Maros, Jaksa Eksekutor disana belum pernah melakukan eksekusi perampasan aset dikarenakan beberapa kendala prosedural yang dihadapi dilapangan, (2) Urgensi Pengesahan RUU Perampasan Aset memang diperlukan untuk mengisi kekosongan hukum terhadap mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang sebelumnya tidak diatur UU Tipikor. RUU tersebut dibutuhkan sebagai payung hukum untuk merespons kasus-kasus korupsi di Indonesia.

Keyword : Kejaksaan, Korupsi, Perampasan Aset, Keuangan Negara.