ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENYEBARAN PORNOGRAFI DISERTAI PENGANCAMAN DI MEDIA SOSIAL (Studi Kasus Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN.MKS) = Juridical Analysis of the Crime of Spreading Pornographic Accompanied by Threats on Social Media (Study Case of Decision Number 80/Pid.B/2024/PN.Mks)

A. ZHAFIRAH (B011211330) dengan Judul “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Pornografi Disertai Pengancaman di Media Sosial (Studi Kasus Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN.Mks)”. Di bawah bimbingan Nur Azisa selaku Pembimbing. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi penyebaran foto dan video pornografi di media sosial yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin korban dan menganalisis penerapan hukum pidana terhadap tindakan penyebaran foto dan video pornografi disertai pengancaman di media sosial dalam Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN.Mks. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, Bahan hukum yang digunakan ialah bahan hukum primer yaitu Undang-Undang dan aturan lain di bawahnya, serta bahan hukum sekunder yang terdiri atas buku, jurnal lokal dan jurnal asing, pendapat para ahli, dan bahan hukum tersier seperti kamus Bahasa Indonesia dan kamus hukum. Keseluruhan bahan hukum tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Adapun hasil penelitian ini yaitu, 1) tindakan penyebaran foto dan video pornografi disertai pengancaman di media sosial dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana revenge porn, karena tindakan tersebut merupakan tindakan seseorang yang dilakukan dengan sengaja yang merujuk pada balas dendam, lalu disebarluaskan tanpa izin dari orang yang terlibat, serta mengetahui secara jelas bahwa perbuatan tersebut merugikan korban karena berdampak terhadap psikologis korban. 2) Penerapan hukum pidana yang kurang tepat, karena pengenaan pasal yang tidak sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan serta rendahnya tuntutan dan penjatuhan pidana kepada terdakwa karena Penuntut Umum dan Majelis Hakim tidak menitikberatkan pertimbangannya terhadap perbuatan revenge porn, serta akibat yang ditimbulkan oleh terdakwa saat memposting di media sosial yang dilihat oleh semua usia dan memiliki risiko terhadap korban sebagai jejak digital dari kejahatan pornografi.

Keyword : Pornografi, Media Sosial, Pengancaman.