PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK ATAS KEPEMILIKAN SENJATA TAJAM TANPA IZIN (STUDI KASUS PUTUSAN NO.15/PID.SUS-ANAK/2023/PN.MKS) = CRIMINAL RESPONSIBILITY OF CHILDREN FOR POSSESSION OF SHARP WEAPONS WITHOUT PERMIT (CASE STUDY OF DECISION NO.15/PID.SUS-ANAK/2023/PN.MKS)

SISTI MALIKA RUSLAN (B011211326) dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Anak Atas Kepemilikan Senjata Tajam Tanpa Izin (Studi Kasus Putusan No.15/Pid.Sus-Anak/2023/Pn.Mks)” dibawah pembimbing utama Nur Azisa. Latar Belakang : Kejahatan menggunakan senjata tajam menjadi hal yang tentu meresahkan Masyarakat. Kejahatan tersebut tidak dapat dipungkiri bahwa anak sebagaimana hakikatnya masih dikatakan belum mengerti dunia sepenuhnya ternyata bisa mengganggu ketertiban umum dengan melakukan tindak pidana kepemilikan senjata tajam. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk memahami bentuk pertanggungjawaban pidana atas kepemilikan senjata tajam yang dilakukan oleh anak dalam perspektif hukum pidana. Serta memberi pemahaman pada penerapan hukum terhadap tindak pidana kepemilikan senjata tajam yang dilakukan oleh anak dalam putusan No.15/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Mks. Metode: metode normatif penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan adalah penelitian yang menggunakan peraturan perundang- undangan sebagai acuan dasar dalam melakukan penelitian. Sedangkan pendekatan kasus adalah pendekatan yang digunakan dengan menelaah kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi, yang telah menjadi putusan pengadilan serta memiliki kekuatan hukum yang tetap. Hasil: Sebagaimana anak tentu belum memiliki emosional yang stabil sehinga anak dapat pula melakukan kenakalan yang mengganggu ketertiban umum salah satunya yaitu anak yang berindak sebagai pelaku kepemilikan senjata tajam. Hasil dari penelitian ini mencakup : (1) Pertanggungjawaban pidana atas kepemilikan senjata tajam yang dilakukan oleh anak dalam perspektif hukum pidana telah diatur dalam Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. (2) Penulis tidak setuju mengenai sanksi yang diberikan kepada terdakwa maka dalam tugas hakim perlu memasukkan dalam pertimbangannya dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai penengah dari permasalahan pertanggungjawaban pidana anak dengan penjatuhan sanksi. Dan hakim dalam putusan ini berat sebelah dalam memberikan hukuman di setiap pelaku dan hakim tidak memasukkan pertimbangan Undang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 3 Huruf g bahwa: “Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat”. Kesimpulan: ini menitikberatkan mengenai pertanggungjawaban pidana anak sebagaimana segala ketentuan yang berlaku perlu serta penjatuhan sanksi kepada dua anak yang berbeda menjadi diksriminasi bagi anak yang dikenakan sanksi.

Keyword : Ketertiban Umum; Pidana Anak; Senjata Tajam.