BENEFICIAL OWNERSHIP DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM = BENEFICIAL OWNERSHIP IN THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC CRIMINAL LAW

MUHAMMAD WAHYU RIZKY ZAINAL (B011211313). BENEFICIAL OWNERSHIP IN THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC CRIMINAL LAW. Dibimbing oleh Dr. Nur Azisa, S.H., M.H. sebagai dosen pembimbing. Praktik beneficial ownership telah menjadi isu krusial dalam penanganan tindak pidana ekonomi, seperti pencucian uang, penghindaran pajak, dan korupsi. Regulasi di Indonesia, seperti Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018, mewajibkan pelaporan kepemilikan manfaat. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk rendahnya kepatuhan perusahaan dan penggunaan perusahaan cangkang untuk menyembunyikan aset. Dari perspektif hukum pidana Islam, tindakan ini dapat dikategorikan sebagai jarimah ta’zir, terutama ketika melibatkan unsur penipuan (tadlis) dan ketidakpastian (gharar), yang bertentangan dengan prinsip maqasid al-shariah. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi model pertanggungjawaban pidana yang ideal bagi beneficial owner dalam hukum Islam. Melalui pendekatan normatif-yuridis, penelitian ini menemukan bahwa hukum Islam menawarkan prinsip ta’zir, hisbah, dan restorative justice dalam menangani kejahatan ekonomi. Konsep hisbah, sebagai mekanisme pengawasan preventif, dan audit syariah dapat berfungsi efektif dalam mencegah penyalahgunaan aset. Integrasi prinsip-prinsip syariah dengan regulasi nasional diharapkan mampu memperkuat sistem hukum Indonesia dan menciptakan keadilan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model pertanggungjawaban pidana berbasis hukum Islam tidak hanya menekankan penghukuman tetapi juga pemulihan dan pencegahan. Oleh karena itu, kombinasi prinsip ta’zir dan restorative justice dapat menjadi alternatif yang komprehensif untuk mencegah tindak pidana ekonomi di masa depan sekaligus memperkuat integritas sistem keuangan.

Kata Kunci: beneficial ownership; hukum pidana islam; jarimah ta'zir; gharar dan tadlis; restorative justice; hisbah; pencucian uang; transparansi aset.