ANALISIS YURIDIS MASA DALUWARSA DELIK PEMALSUAN SURAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 118/PUU-XX/2022 = JURIDICAL ANALYSIS OF EXPIRATION OF LETTER FORGERY DEFENSE POST CONSTITUTIONAL COURT RULING NUMBER 118/PUU-XX/2022.

ABSTRAK MUHAMMAD RAFLI NUR RAHMAN (B011211301). Analisis Yuridis Masa Daluwarsa Delik Pemalsuan Surat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 118/PUU-XX/2022. Dibimbing oleh Muhadar sebagai dosen pembimbing. Latar Belakang: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 118/PUU-XX/2022 meredefinisi penghitungan daluwarsa delik pemalsuan surat dengan memperhatikan waktu ketika kerugian yang diakibatkan oleh pemalsuan tersebut diketahui oleh korban. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 118/PUU-XX/2022 terhadap pengaturan unsur-unsur tindak pidana pemalsuan surat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta implikasinya terhadap penerapan hukum pidana. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yang difokuskan pada analisis yuridis terhadap peraturan perundang-undangan serta studi kasus terkait implementasi putusan dalam praktik peradilan. Data yang digunakan berasal dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta bahan hukum sekunder dari literatur dan jurnal ilmiah. Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur-unsur tindak pidana pemalsuan surat dalam KUHP kini mensyaratkan pengakuan atas dampak kerugian nyata bagi korban dalam perhitungan daluwarsa, yang berbeda dari pendekatan sebelumnya yang hanya mempertimbangkan waktu pembuatan surat palsu. Kesimpulan: meskipun telah ada penyesuaian di tingkat normatif, dalam praktik peradilan masih ditemukan disparitas putusan yang mencerminkan beragam interpretasi di antara para hakim, sehingga menimbulkan tantangan tersendiri dalam mencapai konsistensi penerapan hukum. Penelitian ini menekankan pentingnya penyelarasan pemahaman terhadap aturan daluwarsa dalam kasus pemalsuan surat untuk menciptakan keadilan substantif dan memastikan kepastian hukum bagi semua pihak terkait.

Kata Kunci: Daluwarsa; Pemalsuan Surat; Tindak Pidana.