Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Mempertontonkan Video Bermuatan Pornografi Pada Anak (Studi Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN.SBH) = Legal Review of the Criminal Act of Showing Pornographic Videos to Children (Study of Decision Number 79/Pid.B/2023/PN.SBH)

GILBERT SIRUA (B011211025), dengan judul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Mempertontonkan Video Bermuatan Pornografi Pada Anak (Studi Putusan No.79/Pid.B/2023/PN.SBH)”. Di bawah bimbingan Haeranah sebagai Pembimbing. Latar Belakang: Beberapa kasus yang berkaitan dengan kerjahatan pornografi yang terjadi di beberapa daerah menjadi perhatian khusus bahwa Indonesia mengalami darurat kekerasan seksual. Pengaturan mengenai pornografi anak di Indonesia mencakup kegiatan yang berkaitan dengan individu yang belum mencapai usia dewasa. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana pornografi khususnya tindak pidana mempertontonkan video bermuatan pornografi pada anak dan juga untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil pada putusan (Studi Putusan No.79/Pid.B/2023/PN.SBH). Metode: penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Bahan hukum yang digunakan yuridis normatif lalu diolah secara preskriptif-normatif. Hasil: Penelitian ini menunjukkan bahwa (1) kualifikasi tindak pidana pornografi khususnya tindak pidana mempertontonkan video bermuatan pornografi pada anak merupakan delik formil. Tindak pidana tersebut diatur dalam Undang-Undang No.44 tahun 2008 tentang Pornografi (2) Penerapan hukum pidana materil pada putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN.SBH dinilai masih kurang sempurna karena terdapat perbuatan terdakwa yang tidak diformulasikan ke dalam rumusan dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Maka penulis berpendapat bahwa apabila perbuatan yang dimaksud diformulasikan ke dalam dakwaannya oleh Jaksa Penuntut Umum maka dapat mempengaruhi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus putusannya. Kesimpulan: Tindak pidana mempertontonkan video bermuatan pornografi pada anak termasuk delik formil, diatur dalam Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dinilai masih kurang sempurna, sehingga berpengaruh terhadap pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara.

Keyword : Anak, Cabul, Pornografi.