Pengamanan Hukum Aset Daerah Kota Makassar: Pendekatan Hukum Fungsional Ter Heide dan Data Mining Clustering sebagai Pedoman Percepatan Sertifikasi 2024 = Legal Securing of Makassar City Regional Assets: Ter Heide's Functional Legal Approach and Data Mining Clustering as a Guideline for Accelerating Certification 2024

ASertifikasi aset daerah merupakan instrumen penting dalam menjamin kepastian dan perlindungan hukum terhadap kepemilikan tanah oleh pemerintah daerah. Namun, masih banyak aset daerah Pemerintah Kota Makassar yang belum tersertifikasi, sehingga berpotensi menimbulkan sengketa. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan kausalitas antara perilaku masyarakat dalam konteks proses sertifikasi aset daerah serta mengembangkan model klasterisasi data sebagai pedoman percepatan sertifikasi. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif-empiris, dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, observasi, wawancara, dan kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor eksternal (perilaku masyarakat) dan faktor internal (instansi pemerintah) berkontribusi terhadap belum tersertifikasinya aset daerah. Perilaku masyarakat dalam penyerobotan tanah ilegal sering kali disebabkan oleh miskonsepsi kepemilikan. Di sisi lain, instansi pemerintah menghadapi kendala administratif dan anggaran dalam mengajukan sertifikasi aset. Model klasterisasi data yang dikembangkan dalam penelitian ini membagi aset daerah ke dalam beberapa kategori berdasarkan tingkat kemudahan sertifikasi, sehingga dapat menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam percepatan sertifikasi. Penelitian ini mengkonfirmasi relevansi teori hukum fungsional Ter Heide dalam memahami hubungan antara perilaku masyarakat dan sistem hukum. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi rekomendasi bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan percepatan sertifikasi aset daerah secara efektif dan efisien.Negara Kelas IIB Kabupaten Pinrang. Hasil: Penelitian menunjukkan bahwa (1) Pemenuhan hak narapidana lanjut usia atas pelayanan kesehatan di dalam Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kabupaten Pinrang belum optimal, karena pelaksanaan pemenuhan pelayanan kesehatan belum terpenuhi dan belum sesuai dengan peraturan kementerian hukum dan hak asasi manusia tentang pedoman pelayanan kesehatan yang berlaku; (2) Kendala-kendala yang dihadapi di dalam Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kabupaten Pinrang dalam pelaksanaan pemenuhan hak pelayanan kesehatan yaitu keterbatasan obat-obatan, keterbatasan fasilitas kesehatan, dan kesulitan dalam izin akses layanan kesehatan luar yang memakan waktu lumayan lama. Kesimpulan: Penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak narapidana lanjut usia atas pelayanan kesehatan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kabupaten Pinrang belum optimal, terlihat dari keterbatasan obat, fasilitas, dan lamanya proses izin akses layanan kesehatan eksternal. Hal ini mengharuskan peninjauan ulang kebijakan dan peningkatan infrastruktur guna menjamin perlindungan hak asasi narapidana lanjut usia di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kabupaten Pinrang.

Keyword : Kesehatan; Lanjut Usia; Narapidana.