ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERZINAHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TNI (Studi Putusan Pengadilan Militer: 168-K/PM II09/AD/XI/2020) = LEGAL ANALYSIS OF THE CRIMINAL ACT OF ADULTERY COMMITTED BY TNI MEMBERS (Military Court Decision Study: 168-K/PM II09/AD/XI/2020)

NURUL TASYA AMELIA SYAMSUDDIN (B011201358), Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perzinahan Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI (Studi Putusan Pengadilan Militer Nomor: 168-K/PM II-09/AD/XI/2020). Dibawah Bimbingan Said Karim. Latar Belakang: Penelitian menganalisis aspek yuridis terhadap tindak pidana perzinahan yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), dengan fokus pada Putusan Pengadilan Militer Nomor: 168-K/PM II-09/AD/XI/2020. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kualifikasi tindak pidana perzinahan dalam hukum militer serta menilai ketepatan penerapan hukum dalam putusan. Metode: Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data yang digunakan bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan tindak pidana perzinahan serta hukum disiplin militer. Hasil: Penelitian menunjukkan bahwa (1) Kualifikasi tindak pidana perzinahan yang dilakukan oleh anggota TNI memiliki kekhususan dalam pengaturannya, baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), dengan memperhatikan aspek kedisiplinan dan citra militer; (2) Penerapan hukum terhadap tindak pidana perzinahan yang dilakukan oleh anggota TNI dalam kasus ini mencerminkan adanya pertimbangan hakim terhadap aspek keadilan, ketertiban, serta dampak dari perbuatan tersebut terhadap integritas dan kedisiplinan prajurit TNI. Meskipun sudah ada penerapan hukuman, terdapat beberapa isu mengenai efektivitasnya dalam memberikan efek jera bagi anggota TNI yang terlibat dalam tindak pidana tersebut. Kesimpulan: Penelitian ini menegaskan pentingnya konsistensi penegakan hukum yang memadukan aspek pidana dan disiplin militer, serta perlunya penguatan pembinaan moral untuk mencegah pelanggaran serupa. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan pengawasan internal TNI dan sosialisasi norma etika guna menjaga integritas institusi.

Keyword : Hukum Militer; Perzinahan; Tentara Nasional Indonesia.