Analisis Putusan Praperadilab Dalam Penetapan Tersangka Serta Keabsahan Penangkapan Dan Penahanan (Studi Putusan 10/Pid.Pra/2024/PN.Bdg) = Analysis of Pretrial Decisions in Determining Suspects and the Legality of Arrest and Detention (Study of Decision 10/Pid.Pra/2024/PN.Bdg)

IRFAN MAULANA PUTRA (B011201137). “Analisis Putusan Praperadilan Dalam Penetapan Tersangka Serta Keabsahan Penangkapan Dan Penahanan (Studi Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2024/Pn.Bdg)”. Dibimbing oleh Syarief Saddam Rivanie. Latar belakang: Penetapan tersangka serta keabsahan penangkapan dan penahanan dalam sistem hukum pidana Indonesia penting untuk memastikan perlindungan hak asasi manusia dan kepastian hukum. Meskipun terdapat ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatur penetapan tersangka serta penangkapan dan penahanan, praktik di lapangan sering kali tidak sesuai dengan norma yang berlaku, seperti ketidakadaan pemeriksaan calon tersangka sebelum penetapan status tersangka. Tujuan: 1) Untuk menganalisis keabsahan hukum sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan dalam perkara pidana yang diputus bebas oleh pengadilan. 2) Untuk menganalisis penerapan hukum acara pidana khususnya penangkapan dan penahanan yang digunakan pengadilan dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka. Metode Penelitian: Jenis yang digunakan adalah metode pendekatan hukum normatif, dengan teknik pengumpulan bahan yaitu studi pustaka bahan dilengkapi dengan bahan sekunder terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, artikel dan sumber-sumber yang berhubungan dengan objek penelitian kemudian dikaji dengan menggunakan teknik kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Hasil: 1) Pengaturan hukum pada putusan praperadilan dalam penangkapan dan penahanan yang telah diatur pada Pasal 18 KUHAP dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP, Penetapan tersangka yang telah dipertegas melalui Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 untuk menetapkan tersangka harus ada dua alat bukti yang sah. 2) Berdasarkan penerapan penangkapan dan penahanan Pegi Setiawan dapat dianggap tidak sah karena tidak disertai surat perintah, melanggar Pasal 18 KUHAP. Selain itu, berdasarkan Pasal 21 ayat (1) KUHAP, penahanan hanya boleh dilakukan jika ada bukti yang cukup dan alasan yang sah. Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 juga mengharuskan adanya minimal dua alat bukti untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Kesimpulan: Pegi Setiawan adalah korban salah tangkap atau Eror In Persona karena seharusnya orang yang di tangkap adalah Orang lain bukan Pegi Setiawan, dalam hal ini bukan merupakan pelaku pada kasus pembunuhan dan tidak memenuhi aturan yang bersifat umum pada KUHAP.

Keyword : Keabsahan, Praperadilab, penangkapan, Tersangka.