TINJAUAN YURIDIS PEMBANTUAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT (Studi Kasus Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PT.BDG) = A JURIDICAL REVIEW ON AIDING IN CONTINUOUS CORRUPTION CRIMES (Case Study of Decision Number 36/Pid.Sus-TPK/2023/PT.BDG)

RENALDI YULIANTO LAYU (B011201134). Tinjauan Yuridis Pembantuan Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Berlanjut (Studi Kasus Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PT.BDG). Dibawah bimbingan Abd Asis sebagai pembimbing Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi tindak pembantuan dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan secara berlanjut menurut hukum pidana, serta untuk mengkaji pertimbangan hukum yang diberikan oleh majelis hakim dalam putusan Nomor 36/Pid.sus-TPK/2023/PT.BDG mengenai kasus tindak pidana korupsi yang berlanjut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus dan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan. Jenis bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang kemudian dianalisis secara preskriptif untuk menghasilkan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pembantuan dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan secara berlanjut termasuk dalam kategori delik formil menurut hukum pidana. Pembantuan dalam tindak pidana korupsi harus dihubungkan terlebih dahulu dengan delik pokok. Dalam hal ini Pasal 15 mengenai Pembantuan dapat dikaitkan dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengenai perbuatan memalsu buku atau daftar khusus yang digunakan untuk pemeriksaan administrasi. (2) Pertimbangan yang diambil oleh majelis hakim dalam putusan Nomor 36/Pid.sus-TPK/2023/PT.BDG belum sepenuhnya tepat, karena dakwaan alternatif pertama terkait Pasal pembantuan itu unsurnya tidak terpenuhi dalam perkara tersebut.