Analisis Yuridis Terhadap Perbuatan Berlanjut Pada Tindak Pidana Pencurian Dan Penggelapan(Studi Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN.STG) = Legal Analysis of Continuing Acts in Criminal Acts of Theft and Embezzlement (Study of Decision Number 155/Pid.B/2022/PN.STG)

NOER MUHAIMIN PUTRA TAHIR (B011201076). Analisis Yuridis Terhadap Perbuatan Berlanjut Pada Tindak Pidana Pencurian Dan Penggelapan (Studi Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN.STG). Dibimbing oleh Haeranah. Latar Belakang: Tindak pidana pencurian dan penggelapan merupakan kejahatan yang umum dalam Masyarakat Seiring berkembangnya masyarakat, aktivitas kriminal cenderung meningkat dan semakin kompleks. Salah satu bentuk kompleksitas pidana saat ini adalah ketika seorang terdakwa melakukan dua tindak pidana atau lebih, baik secara bersamaan maupun terpisah. Tujuan: 1) Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana pencurian secara berlanjut dalam perspektif hukum pidana di Indonesia. 2) menganalisis penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pencurian dan penggelapan yang dilakukan secara berlanjut. Metode Penelitian: Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, dan sumber hukum sekunder yang berasal dari buku ataupun jurnal dengan cara teknik studi pustaka bahan hukum primer dan sekunder, dengan analisis preskriptif. Hasil: 1) tindak pidana pencurian secara berlanjut diatur dalam pasal 362 KUHP jo. Pasal 64 (1) KUHP dan tindak pidana penggelapan secara berlanjut diatur dalam pasal 372 KUHP jo. Pasal 64 (1) KUHP dapat dikualifikasikan sebagai delik formil. 2) Penerapan hukum pada Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN.STG secara formil kurang tepat dengan prosedur beracara yang telah diatur dalam ketentuan hukum, menurut penulis sanksi yang dijatuhkan terlalu ringan yang. Dimana jika dilihat dari pelanggaran yang dilakukan oleh terdakwa. Kesimpulan: penerapan hukum terhadap terdakwa menunjukkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya memenuhi unsur-unsur. Namun Majelis Hakim tidak mempertimbangkan pemberatan dalam penjatuhan sanksi pidana terkait penambahan jumlah sepertiga dari maksimum pidana tertinggi.

Keyword : Pencurian, Penggelapan, Perbuatan Berlanjut.