Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Destinasi Wisata Tanjung Pallette Di Kabupaten Bone = The Role of Local Government in Developing Tanjung Pallette Tourism Destination in Bone Regency

Andi Alfian Maulana Kasifah, Nomor Induk Mahasiswa E051211065, Program Studi Sarjana Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin Menyusun Skripsi dengan Judul Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Destinasi Wisata Tanjung P allette di Kabupaten Bone, dibawah Bimbingan Dr. H. A. M. Rusli.,M.Si. Wisata Tanjung Pallete adalah salah satu objek wisata milik pemerintah yang sudah lama berdiri dan terkenal di Kabupaten Bone. Namun seiring berjalannya waktu, progres pengembangan destinasi wisata Tanjung Pallette tidak nampak secara transparan dan informasinya tidak mudah diakses oleh para wisatawan sehingga penambahan jumlah wisatawan tidak menunjukkan peningkatan secara signifikan. Problematika ini pun menimbulkan pertanyaan mengenai peran pemerintah dalam pengembangan destinasi wisata Tanjung Pallette beserta faktor pengaruhnya. Maka penelitian ini hadir untuk melihat sejauh mana peran pemerintah dalam pengembangan destinasi wisata Tanjung Pallette. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode deskripsi. Penelitian ini dilaksanakan di Tanjung Pallette, Kelurahan Pallette, Kecamatan Tanete Riattang Timur kabupaten Bone dengan titik fokus data pada pemerintah daerah khususnya dinas pariwisata dan kebudayaan yang akan dilakukan pada tahun 2024 selama kurang lebih 2 bulan. Adapun informan dalam penelitian ini ada 3, yaitu Kepala Bidang Pengembangan dan Promosi Destinasi Wisata Dinas Pariwisata Kabupaten Bone, pengelola destinasi wisata Tanjung Pallette dan wisatawan. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bone telah menunjukan peran sebagai pengelola destinasi pariwisata khususnya Tanjung Pallette dengan membentuk Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Bone Tahun 2022-2025. Adapun bentuk implementasi dari regulasi tersebut adalah adanya pengembangan daya tarik dan atraksi wisata, pengembangan fasilitas, pelayanan dan pengelolaan pariwisata, serta peningkatan kualitas aksesibilitas destinasi wisata termasuk wisata Tanjung Pallette. Dalam prosesnya, dukungan pemerintah dan pelaku UMKM adalah dua hal yang sangat krusial dalam pengembangan destinasi wisata Tanjung Pallette. Adapun faktor penghambatnya yakni mengenai anggaran dan sumber daya manusia (SDM).