PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS GARONGKONG KABUPATEN BARRU = THE ROLE OF THE LOCAL GOVERNMENT IN THE DEVELOPMENT OF THE GARONGKONG SPECIAL ECONOMIC ZONE BARRU REGENCY

Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis peran pemerintah daerah dalam pengembangan kawasan ekonomi khusus dan mengetahui dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat peran pemerintah daerah dalam pengembangan kawasan ekonomi khusus Garongkong Kabupaten Barru. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan. Jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif dan teknik pengumpulan data yang meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan peran pemerintah daerah Kabupaten Barru sebagai Entrepreneur telah memiliki regulasi yaitu RDTR sesuai dengan peraturan daerah nomor 1 tahun 2015 tentang peraturan zonasi kawasan garongkong, selain itu pemerintah daerah Kabupaten Barru telah memiliki aset-aset atau fasilitas penunjang seperti jalan, pelabuhan, dan rel kereta api dalam kawasan ekonomi khusus. Namun belum berjalan dengan optimal, sehingga tidak memberikan keuntungan yang cukup berarti terhadap pemerintah daerah, Koordinator dalam melaksanakan kerja sama antar-stakeholder, kelompok masyarakat atau kemitraan. Untuk melakukan pengembangan kawasan ekonomi khusus Garongkong walaupun hasilnya belum terasa secara maksimal, tetapi pemerintah daerah juga telah berusaha melalui sosialisasi dalam mempromosikan kawasan ekonomi khusus Garongkong, Fasilitator pemberian kemudahan perizinan dalam rangka mempercepat pembangunan serta menumbuhkan ekonomi dengan melakukan pendampingan telah sesuai dengan pedoman sistem OSS terkait izin usaha berbasis resiko. Kawasan EMAS Garongkong di Kabupaten Barru telah memiliki RDTR yang terhubung dengan OSS sehingga kegiatan usaha diberikan kemudahan KKPR otomatis yang diterbitkan melalui sistem OSS, dan Stimulator belum cukup maksimal dalam menciptakan dan mengembangkan dunia usaha dalam Kawasan tersebut disebabkan minimnya investor lokal maupun internasional yang menanamkan modalnya pada kawasan tersebut. Dengan demikian hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah untuk terus berupaya dalam menarik investor agar dapat menanamkan modal pada Kawasan Garongkong dalam peranannya melaksanakan program serta kebijakan belum berfokus pada pengembangan sesuai dengan Peraturan Daerah nomor 1 Tahun 2015. Hal ini dapat dilihat dari peran instansi terkait yang saling tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, mengakibatkan lambatnya proses pembebasan lahan, serta minimnya penyandang dana yang melakukan penanaman modal di Kawasan Ekonomi Khusus Garongkong dan untuk mewujudkan kemajuan ekonomi lokal tersebut tidak akan tercapai seperti yang diharapkan.