Collective Action Dalam Jaringan Impelementasi Percepatan Penururnan Stunting Di Provinsi Sulawesi Barat = Collective Action In The Network Implementation Of Accelerating Stunting Reduction In West Sulawesi

Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2022), Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki angka stunting tertinggi, dengan Sulawesi Barat berada di peringkat kedua, hanya terpaut 0,3%. Secara nasional, angka stunting tetap tinggi di angka 21,6%, yang berarti 2 dari setiap 10 balita mengalami stunting. Angka stunting di Sulawesi Barat masih jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional, sehingga menjadi tantangan serius bagi pemerintah daerah untuk mengatasi masalah ini. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menghadapi kesulitan dalam mempercepat upaya penurunan stunting, terutama karena kurangnya koordinasi dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan. Penelitian ini menggunakan teori Collective Action dari Carlsson (2000), yang mengidentifikasi enam dimensi: 1) Faktor Kontekstual, 2) Definisi Masalah, 3) Pertumbuhan dan Penyebaran Kepercayaan Umum, 4) Faktor Pendorong, 5) Mobilisasi Aktor, dan 6) Koordinasi dan Kontrol. Dengan pendekatan kualitati f, penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan tinjauan dokumen dari pejabat pemerintah, aparatur sipil negara, dan masyarakat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa aksi kolektif dalam menurunkan stunting di Provinsi Sulawesi Barat belum efektif. Hambatan utama dalam penanganan stunting disebabkan kurang optimalnya sosialisasi tentang pentingnya pemberian gizi yang memadai bagi ibu hamil, yang menjadi faktor kunci pencegahan stunting sejak dini. Selain itu, tingginya angka pernikahan dini tidak hanya berkontribusi terhadap rendahnya kesiapan biologis dan psikologis ibu, tetapi juga berdampak langsung pada kurangnya pemenuhan kebutuhan gizi anak. Rendahnya komitmen di antara pemangku Kepentingan semakin memperumit upaya kolaborasi lintas sektor dalam menciptakan solusi berkelanjutan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan dan implementasi di lapangan, yang memerlukan pendekatan baru berbasis evidence-based policy untuk mengatasi akar masalah stunting secara holistik.