Analisis Kapasitas Organisasi DPRD Provinsi Kalimantan Utara dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah = An Analysis of the Organizational Capacity of Regional People's Representative Assembly (DPRD) of North Kalimantan Province in the Formation of Regional Legal Products

Kinerja institusi DPRD adalah indikator penting yang memengaruhi kemajuan pembangunan daerah. Oleh karena itu, kinerja institusi DPRD harus ditingkatkan khususnya dalam pembentukan produk hukum daerah. Penelitian ini bertujuan menganalisis kapasitas organisasi DPRD Provinsi Kalimantan Utara dalam pembentukan produk hukum daerah. Metode yang digunakan ialah pendekatan kualitatif. Penelitian dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Utara. lnforman meliputi pimpinan dan anggota DPRD Provinsi, Biro Hukum Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, masyarakat dan akademisi. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Sumber data berasal dari data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan dari 35 anggota DPRD, terdapat 9 orang (25,7o/o) yang memiliki pendidikan SMA/sederajat, sedangkan sebagian besar memiliki latar pendidikan sarjana (S1) (48.6%) dan pascasarjana (25.7%). Dalam prosesnya, seringkali peserta terlambat dan tidak konsisten menghadiri rapat. Output anggota DPRD periode 2019 -2024 menunjukkan bahwa sebanyak 169 Ranperda diusulkan dalam program Propemperda, namun jumlah yang berhasil diselesaikan hanya sebesar 61 Perda atau sekitar 360/o dari total Ranperda. lntermediate outcomes yang diharapkan meliputi peningkatan profesionalitas, kualitas SDM, dan efektivitas fungsi legislasi. Ultimate outcomes dalam pembentukan produk hukum daerah mencakup peningkatan kualitas Perda. legitimasi DPRD di mata masyarakat, dan kontribusi nyata terhadap kesejahteraan masyarakat. Pada akhirnya, keberhasilan ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap DPRD sebagai lembaga representasi yang memprioritaskan kepentingan rakyat. Selain itu, dibutuhkan penguatan pada kepemimpinan dan komitmen anggota DPRD dalam pembentukan produk hukum daerah