Evaluasi Kebijakan Bantuan Sosial Program PKH dan BPNT di Provinsi Sulawesi Barat = Evaluation of Social Assistance Policy of PKH and BPNT Programs in West Sulawesi Province

RISMA ABBAS. Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Sosial PKH dan BPNT di Provinsi Sulawesi Barat (dibimbing oleh Mohamad Thahir Haning. Hasniati, dan Muhammad Rusdi.). Penelitian ini bertujuan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, pemerataan. responsivitas, dan efisiensi program bantuan sosial PKH dan BPNT dalam menurunkan angka kemiskinan di Provinsi Sulawesi Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed-methods campuran secara sequential explanatory. Data kuantitatif mencakup survei terhadap 384 penerima manfaat, data anggaran PKH (2012-2023) dan BPNT (2018-2023), serta data angka kemiskinan pada periode yang sama. Data kualitatif diperoleh melalui wawancara mendalam, dokumentasi, dan pengalaman peneliti dalam pengelolaan data DTKS. Analisis dilakukan untuk menilai keberhasilan program serta tantangan implementasinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program PKH dan BPNT secara umum efektif dalam memenuhi kebutuhan dasar penerima manfaat; meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan; serta memberikan dampak positif terhadap kualitas hidup. Namun, program ini kurang optimal dalam meningkatkan pendapatan penerima manfaat, yang menjadi tantangan dalam pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan. Analisis dimensi efisiensi menunjukkan bahwa meskipun alokasi anggaran memiliki pengaruh signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan. peningkatan anggaran seringkali diiringi oleh peningkatan jumlah penerima dan angka kemiskinan, menciptakan paradoks yang memerlukan evaluasi lebih lanjut. Pada dimensi pemerataan, ditemukan adanya ketimpangan distribusi bantuan, dengan beberapa keluarga miskin belum menerima bantuan (exclusion error) dan penerima yang tidak memenuhi kriteria kemiskinan (inclusion error). Dalam dimensi responsivitas, program dinilai cukup fleksibel, tetapi kurang memperhatikan tingkat keparahan kondisi sebagai prioritas. Dimensi kecukupan menunjukkan bahwa mayoritas penerima merasa bantuan cukup memadai, namun masih ada yang merasa bantuan tidak mencukupi kebutuhan dasar mereka. Rekomendasi mencakup optimalisasi sistem pendataan, peningkatan transparansi distribusi bantuan, dan penguatan program pemberdayaan ekonomi. Temuan ini diharapkan menjadi acuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan pemerataan program PKH dan BPNT guna menurunkan kemiskinan secara berkelanjutan.