TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENGGUNAAN HAK SUARA LEBIH DI SATU TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA ATAU LEBIH DI KABUPATEN TAKALAR (Studi Kasus Putusan Nomor 31/PID.Sus/2017/PN.Tka)

RISKA NOVIANTI (B111 15 142), TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENGGUNAAN HAK SUARA LEBIH DI SATU TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA ATAU LEBIH DI KABUPATEN TAKALAR (Studi Kasus Putusan Nomor 31/PID.Sus/2017/PN.Tka) (Dibimbing oleh Prof. Dr. Slamet Sampurno, S.H., M.H, DFM. Selaku Pembimbing Utama dan Dr. Amir Ilyas, S.H., MH Selaku Pembimbing Pendamping).
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil dan pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana penggunaan hak suara lebih di satu tempat pemungutan suara atau lebih di Kabupaten Takalar dalam putusan Nomor 31/Pid.Sus/2017/PN.Tka.
Ketentuan pidana terkait penggunaan hak suara lebih di satu tempat pemungutan suara atau lebih di atur dalam Pasal 178B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan terakhir telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.
Tipe penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif. Bahan penelitian yang digunakan adalah hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan Non-hukum. Proses pengumpulan bahan penelitian meliputi pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non-hukum untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian.
Berdasarkan hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan hukum materil oleh penuntut umum maupun majelis hakim dalam putusan Nomor: 31/Pid.Sus/2017/PN.Tka telah terpenuhi. Sedangkan, mengenai pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan ini sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan pada semua fakta-fakta serta bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan.
Kata Kunci: Hukum Pemilihan Umum, Pemilihan Kepala daerah, Hak