ANALISIS HUKUM PEMBELAAN TERPAKSA YANG DILAKUKAN OLEH APARAT KEPOLISIAN DALAM MENJALANKAN TUGAS SEBAGAI ALASAN PENGHAPUS PIDANA (Studi Putusan Nomor 115/Pid.B/2017/PN.Tgl)

NUR FUADYAH KAHAR (B111 15 023), Judul Skripsi: Analisis Hukum Pembelaan Terpaksa yang Dilakukan oleh Aparat Kepolisian dalam Menjalankan Tugas sebagai Alasan Penghapus Pidana (Studi Putusan Nomor 115/Pid.B/2017/PN.Tgl). Dengan dosen pembimbing Bapak Muhadar dan Ibu Haeranah.
Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui bagaimana hukum di Indonesia mengatur terkait kriteria pembelaan terpaksa yang dilakukan oleh aparat kepolisian dengan menggunakan senjata tajam saat menjalankan tugas. Serta untuk mengetahui analisis pembelaan terpaksa terhadap penerapan hukum pidana materil pada studi putusan Nomor 115/Pid.B/2017/PN.Tgl
Penelitian ini dilakukan secara normatif, melalui pendekatan undang-undang (statue approach) dengan menganalisis aturan dan norma-norma yang diterapkan dalam menetapkan putusan. Juga dengan pendekatan kasus (case approach), yaitu dengan mengkaji ratio decidendi atau reasoning yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan. Selain itu dengan studi kepustakaan yang lebih banyak menelaah dan mengkaji bahan sekunder yang diperoleh dari penelitian.
Temuan yang diperoleh dari penelitian ini adalah (1) Penggunaan senjata oleh aparat kepolisian saat menjalankan tugas, tentu diperbolehkan sebagai alat negara yang bertugas dan berfungsi untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut sesuai Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dan juga sesuai aturan yang ditetapkan pada KUHP Pasal 49 tentang Pembelaan Terpaksa. (2) Terhadap kasus dalam Putusan Nomor 115/Pid.B/2017/PN.Tgl, seorang aparat polisi dalam keadaan terpaksa untuk melakukan tindak pidana, dengan menembak korban hingga menyebabkan kematian. Dalam hal ini kriteria pembelaan terpaksa tidak dapat diterapkan. Karena salah satu unsur tidak terpenuhi yaitu terdakwa menggunakan pistol merek Hs Crotia dengan nomor H 204255 sebagai alat untuk menembak korban, yang kenyataannya bukanlah pistol milik terdakwa. Akan tetapi inventaris Polres, sehingga hal tersebut tidak diperbolehkan. Dikarenakan syarat untuk pembelaan terpaksa, adalah tindakan pembelaan yang dilakukan harus diperbolehkan oleh undang-undang.