Mahmud, Resky Mufidah (2023) ANALISIS PENERAPAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS DALAM MENGAWASI PENERAPAN PRINSIP MENGENAL PENGGUNA JASA NOTARIS = Analysis of the Implementation of the Authority of the Regional Supervisory Council in Supervising the Implementation of the Principles of Recognizing Notary Service Users". Thesis thesis, Universitas Hasanuddin.
![[thumbnail of Cover]](/47322/2.hassmallThumbnailVersion/B022191043_tesis_16-02-2024%20Cover1.jpg)

B022191043_tesis_16-02-2024 Cover1.jpg
Download (247kB) | Preview
![[thumbnail of Bab 1-2]](/style/images/fileicons/text.png)
B022191043_tesis_16-02-2024 bab1-2.pdf
Download (744kB)
![[thumbnail of Daftar Pustaka]](/style/images/fileicons/text.png)
B022191043_tesis_16-02-2024 Dapus.pdf
Download (212kB)
![[thumbnail of Fulltext]](/style/images/fileicons/text.png)
B022191043_tesis_16-02-2024.pdf
Restricted to Repository staff only until 18 August 2026.
Download (868kB)
Abstract (Abstrak)
RESKY MUFIDAH MAHMUD (B022191043) dengan judul “Analisis Penerapan Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Dalam Mengawasi Penerapan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa Notaris” di bawah bimbingan Maskun dan Andi Tenri Famauri.
Penelitian ini bertujuan (1) untuk menganalisis kewenangan Majelis Pengawasan Daerah Notaris dalam mengawasi penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) Notaris di Kota Makassar. (2) Untuk menganalisis efektivitas pengawasan Majelis Pengawasan Daerah Notaris dalam mengawasi penerapan PMPJ Notaris terkait kewajiban pelaporan kepada PPATK di Kota Makassar.
Tipe penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian ini menggunakan kedua sumber penelitian tersebut baik yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, digunakan beberapa teknik pengumpulan data dengan cara studi lapangan dan studi Pustaka. Seluruh data yang diperoleh akan dianalisis, adapun analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa: (1) Majelis Pengawas Daerah (MPD) berwenang dalam melakukan pengawasan kepatuhan PMPJ serta terhadap perilaku Notaris dalam jabatannya.
(2) Pelaksanaan pengawasan kepatuhan PMPJ belum efektif, pengawasan masih tidak merata dan pemilihan Notaris tidak tepat untuk menilai risiko tinggi atau rendahnya terjadi indikasi tindak pidana pencucian uang.
Item Type: | Thesis (Thesis) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Notaris, Pengawasan, Pengguna Jasa, Prinsip Mengenal Pengguna Jasa, Majelis Pengawas Daerah. |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions (Program Studi): | Fakultas Hukum > Kenotariatan |
Depositing User: | Andi Milu |
Date Deposited: | 29 Jul 2025 05:50 |
Last Modified: | 29 Jul 2025 05:50 |
URI: | http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/47322 |