TINJAUAN YURIDIS KEBIJAKSANAAN PEMERINTAH TERKAIT IMPOR BAWANG PUTIH TERHADAP BADAN URUSAN LOGISTIK = Judicial Review of Government Policy Regarding Garlic Imports for the Logistics Agency

A. Fauziyyah (B021191099) dengan Judul “Tinjauan Yuridis Kebijaksanaan Pemerintah Terkait Impor Bawang Putih Terhadap Badan Urusan Logistik”. (dibimbing oleh Prof. Dr. Abdul Razak.,S.H.,M.H. Selaku Pembimbing Utama dan Arini Nur Annisa., S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping).
Penelitian ini bertujuan untuk untuk menjelaskan pertimbangan pemerintah dalam pemberian kebijaksanaan impor bawang putih terhadap Badan Urusan Logistik ,dan menganalisis akibat hukum pemberian kebijaksanaan impor bawang putih terhadap Badan Urusan Logistik.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif, tipe penelitian yang objek kajiannya adalah meliputi ketentuan peraturan perundang-undangan (in abstracto) pada peristiwa hukum (in concreto).penelitian ini dilakukan denga metode penelitian kepustakaan (literature research) yakni metode pengumpulan data yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian terkait dengan rumusan masalah.
Adapun hasil penelitian ini, yaitu (1) Dasar pertimbangan pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan impor bawang putih terhadap Perum BULOG tanpa kewajiban melakukan penanaman sebanyak lima persen dari kuota impor merupakan tindakan faktual pemerintah secara sepihak yang menimbulkan ketimpangan bagi importir lain yang tidak sejalan asas ketidakberpihakan dan kepastian hukum sesuai dengan AUPB. Tindakan faktual Pemerintah dapat menjadi objek gugatan PTUN berdasarkan ketentuan di pasal 87 UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (2) Pemberian kebijaksanaan impor bawang putih terhadap perum bulog yang diberikan oleh pemerintah melalui Menteri Perekonomian dalam keputusan rapat koordinasi terbatas (Rakortas) dengan Komisi IV DPR-RI Bidang Pertanian,Kehutanan,Kelautan dan perikanan telah melampaui wewenang sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat (2) huruf a UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2017.