Bentuk Pertanggungjawaban Pemerintah Terhadap Pengadaan Tanah TPA Tamangapa = Government Responsibility in Land Acquisition For The Tamangapa Landfill

SHAFIRA DWI CHAERUNNISA (B021191095) dengan judul “Bentuk Pertanggungjawaban Pemerintah Terhadap Pengadaan Tanah TPA Tamangapa”. (Di bawah bimbingan Eka Merdekawati Djafar sebagai Pembimbing Utama dan Ahsan Yunus sebagai Pembimbing pendamping).
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengadaan tanah pada TPA Tamangapa dan mengetahui bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap terhambatnya proses pengadaan tanah pada TPA Tamangapa.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, dengan teknik pengumpulan data melalui penelitian lapangan dan kepustakaan. Data dilengkapi dengan data primer yakni hasil wawancara dan data sekunder yang diperoleh melalui kepustakaan hukum. Penelitian ini dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar serta Dinas Pertanahan Kota Makassar.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, 1.) pelaksanaan pengadaan tanah pada TPA Tamangapa dalam pelaksanaannya terdapat kendala yang menghambat prosesnya. Kendala yang dihadapi yaitu terkait pemberian ganti kerugian, masalah anggaran, dan juga masalah mekanisme dalam proses pengadaan tanah yang dilakukan pada TPA Tamangapa. 2.) tanggung jawab pengadaan tanah TPA Tamangapa yang kini menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar menyebabkan terhambatnya proses pengadaan tanah dikarenakan Dinas Lingkungan Hidup baru pertama kali menjalankan kewenangan tersebut.