IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA NOMOR 16 TAHUN 2019 TERHADAP PERIZINAN KEGIATAN PERGUDANGAN DI KOTA MAKASSAR = IMPLEMENTATION OF MAYOR REGULATION NUMBER 16 OF 2019 ABOUT LICENSING OF THE WAREHOUSING IN MAKASSAR CITY

ADELIA SUSILOWATI AGUNG (B021191094) dengan judul “Implementasi Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Perizinan Pergudangan Di Kota Makassar”. Di bawah bimbingan Achmad Ruslan sebagai pembimbing utama dan Ahsan Yunus sebagai pembimbing pendamping.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi dari Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penataan, Pembinaan dan Pengawasan Gudang terkait perizinan kegiatan gudang di Kota Makassar dan implikasi hukum dari peraturan tersebut.
Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan struktural. Penelitian ini berdasarkan pada data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari wawancara pada SKPD terkait dan observasi lapangan di beberapa kecamatan di Kota Makassar. Data sekunder berasal dari literatur-literatur imliah dan aturan-aturan hukum yang dapat mendukung penelitian ini. Analisis data dilakukan secara preskriptif bersumber dari data primer dan data sekunder yang diperoleh.
Hasil penelitian menunjukkan: (1) Implementasi Peraturan Walikota Makassar Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penataan, Pembinaan dan Pengawasan Gudang terkait perizianan kegiatan gudang di Kota Makassar belum terlaksana secara maksimal. Hal ini dikarenakan masih banyaknya ditemukan keberadaan gudang di luar dari kawasan yang telah diatur pada Pasal 2 meliputi dua Kecamatan Biringkanaya (Kelurahan Untia, Daya dan Pai) dan Kecamatan Tamalanrea (Kelurahan Parangloe, Bira dan Kapasa). (2) Implikasi hukum yang timbul akibat penerapan dari Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penataan, Pembinaan dan Pengawasan gudang yaitu adanya sanksi administratif yang diberikan kepada pemilik usaha yang sesuai dengan jenis pelanggarannya seperti penutupan usaha, pencabutan dan pembekuan Tanda Daftar Gudang (TDG) oleh pihak yang berwenang.