TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA NO.11/G/2022/PTUN/JKT. TENTANG PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI (Studi Pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No.11/G/2022/PTUN.JKT.) = JURIDICAL REVIEW OF THE RULING OF THE JAKARTA STATE ADMINISTRATIVE COURT NO.11/G/2022/PTUN/JKT. CONCERNING DETERMINATION OF THE PROVINCIAL MINIMUM WAGE (Study of the Decision of the Jakarta State Administrative Court No.11/G/2022/PTUN.JKT.)

MUH TASBIH (B021181509), “Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 11/G/2022/PTUN/JKT. Tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi (Studi Pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 11/G/2022/PTUN.JKT.)” di bawah bimbingan Marwati Riza selaku pembimbing utama dan Ariani Arifin selaku pembimbing pendamping.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penetapan Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta serta pertimbangan hukum hakim terhadap pembatalan penetapan Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau biasa disebut penelitian hukum doctrinal. Dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (Statue Approach) dan Pendekatan Konseptual (Konseptual Approach).
Adapun hasil penelitian ini, yaitu:1) Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021 tentang upah minimum Provinsi Tahun 2022 menurut penulis cacat Prosedur. 2) Obyek sengketa secara prosedur cacat yuridis dan dinyatakan batal, dan gubernur diwajibkan untuk menerbitkan kembali keputusan yang baru, dan dalam keputusan baru tersebut harus disebutkan alasan serta pertimbangan menerbitkannnya sebagaimana pokok substansinya.