Tinjauan Yuridis Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Capital Gain Terhadap Transaksi Jual Beli Non-Fungible Token = Judicial Review of the Imposition of Income Tax on Capital Gains on Non-Fungible Token Buying and Selling Transactions

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengenaan pajak pengahasilan atas Capital Gain terhadap transaksi jaul beli NFT yang dilakukan di Indonesia serta kendala-kendala dalam pemungutan pajak penghasilan terhadap NFT atas Capital Gain.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum (normative legal research) atau tipe penelitian kepustakaan. Dalam melaksanakan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan
Adapun hasil penelitian ini, yaitu: 1) Kebijakan pemajakan kripto dalam hal ini juga termasuk NFT yang diatur dalam PMK-60/PMK.03/2022 pajak yang dikenakan meliputi PPN dan PPh. PPN dikenakan terhadap aset kripto dengan tarif dan mekanisme khusus yang diatur dalam PMK. Sedangkan PPh dikenakan terhadap pengahasilan dari perdagangan aset kripto dengan tarif dan mekanisme sesuai dengan PMK. 2) Pemungutan pajak NFT menggunakan sistem pemungutan pajak self assesment tentunya menjadi metode yang kurang ataupun tentunya bukan metode yang tepat. Dikarenakan pembelian NFT biasanya dilakukan menggunakan data data anonim sehingga pemilik dari NFT itu sendiri susah untuk dilacak. Terlebih untuk melakukan tracking terhadap pemilik NFT pihak ketiga dalam hal ini market place yang menjadi tempat penjualan NFT. Tidak melakukan transparansi data pemilik dari NFT itu sendiri.
Kata kunci; NFT, Pajak Pengahasilan