TINJAUAN YURIDIS TERHADAP BERITA ACARA HASIL PEMILIHAN SEBAGAI OBJEK GUGATAN SENGKETA PERADILAN TATA USAHA NEGARA = JURIDICAL REVIEW OF THE MINUTES OF ELECTION RESULTS AS THE OBJECT OF STATE ADMINISTRATIVE JUDICIAL DISPUTE LAWSUIT

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kedudukan Berita Acara Hasil pemilihan sebagai objek gugatan Tata Usaha Negara dan Menganalisis pertimbangan hukum hakim Peradilan Tata Usaha Negara tentang Berita Acara Hasil Pemilihan sebagai objek gugatan Tata Usaha Negara.
Tipe penelitian yang digunakan penulis adalah tipe penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum sekunder, yaitu literatur buku dan jurnal hukum. Keseluruhan bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Adapun hasil penelitian ini yaitu, 1) Berita Acara Hasil Pemilihan dapat dijadikan sebagai objek sengketa Pengadilan Tata Usaha Negara karena merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual, dan final dalam arti luas sebagaimana yang terdapat pada SEMA Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung Hukum Tata Usaha Negara. 2) Pertimbangan Hakim dalam dua putusan berbeda memiliki pertimbangan yang berlawanan mengenai BAHP sebagai objek gugatan. Putusan (Nomor 226/G/2019/PTUN.JKT) menolak BAHP sebagai objek gugatan karena merujuk pada UU Nomor 5 Tahun 1986 bahwa tidak terpenuhinya salah satu unsur pada Pasal 1 angka 3 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara. Sedangkan Putusan (Nomor 21/G/2022/PTUN.MTR) Menerima BAHP sebagai objek gugatan karena merujuk pada Pasal 87 UU Nomor 30 Tahun 2014 bahwa dianggap sebagai keputusan konkret, individual, dan final berdasarkan peraturan perundangan.Ahmad Al Qadri (B021181327) dengan judul ‘Tinjaun yuridis terhadap BAHP (Berita Acara Hasil Pemilihan) sebagai objek sengketa peradilan Tata Usaha Negara.’’.
Di bawah bimbingan (Prof. Dr. Anshori ilyas, S.H., M.H.) sebagai Pembimbing I dan (Arini Nur Annisa, S.H., M.H.) sebagai Pembimbing II.
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kedudukan Berita Acara Hasil pemilihan sebagai objek gugatan Tata Usaha Negara dan Menganalisis pertimbangan hukum hakim Peradilan Tata Usaha Negara tentang Berita Acara Hasil Pemilihan sebagai objek gugatan Tata Usaha Negara.
Tipe penelitian yang digunakan penulis adalah tipe penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum sekunder, yaitu literatur buku dan jurnal hukum. Keseluruhan bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Adapun hasil penelitian ini yaitu, 1) Berita Acara Hasil Pemilihan dapat dijadikan sebagai objek sengketa Pengadilan Tata Usaha Negara karena merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual, dan final dalam arti luas sebagaimana yang terdapat pada SEMA Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung Hukum Tata Usaha Negara. 2) Pertimbangan Hakim dalam dua putusan berbeda memiliki pertimbangan yang berlawanan mengenai BAHP sebagai objek gugatan. Putusan (Nomor 226/G/2019/PTUN.JKT) menolak BAHP sebagai objek gugatan karena merujuk pada UU Nomor 5 Tahun 1986 bahwa tidak terpenuhinya salah satu unsur pada Pasal 1 angka 3 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara. Sedangkan Putusan (Nomor 21/G/2022/PTUN.MTR) Menerima BAHP sebagai objek gugatan karena merujuk pada Pasal 87 UU Nomor 30 Tahun 2014 bahwa dianggap sebagai keputusan konkret, individual, dan final berdasarkan peraturan perundangan.