PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGANAN STUNTING DI KOTA MAKASSAR =THE ROLE OF REGIONAL GOVERNMENT IN HANDLING STUNTING IN MAKASSAR CITY

ANNI MUJAHIDA KAMAL, Nomor Pokok E0512011033. Program Studi Ilmu Pemerintahan, Departemen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, menyusun Skripsi dengan judul “Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Stunting di Kota Makassar” dibawah bimbingan Prof. Dr. Rasyid Thaha, M.Si sebagai Pembimbing Utama dan Bapak Dr.H. Suhardiman Syamsu, M.Si sebagai Pembimbing Pendamping.
Data Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank) menunjukkan bahwa prevelensi stunting di Indonesia menempati posisi ke dua dengan mencapai 31,8% pada tahun 2020 lalu. Pada tahun 2021 yaitu mencapai 24,4%, lalu angka stunting kembali lagi menurun yaitu menjadi 21,6% di tahun 2022. Meskipun mengalami penurunan, Kota Makassar jumlah stunting mencapai 3.333 anak yang jumlahnya masih tergolong tinggi. Penyebaran stunting tertinggi di raih oleh kecamatan tamalate dengan jumlah 681. Namun, adapun angka tertinggi stunting berdasarkan puskesmas yakni puskesmas mangasa sebanyak 3, 67% yang menderita stunting. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam penanganan stunting di Kota Makassar.
Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi literatur.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah dalam penanganan stunting di Kota Makassar dengan menjalankan empat indikator dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 telah dilaksanakan, namun hal ini belum sepenuhnya meminimalisir angka stunting di Kota Makassar. Pertama, ASI Eksklusif yang yang diberikan kepada bayi mulai dari usia 0-6 bulan dalam penerapannya belum maksimal, karena masih banyak masyarakat yang tidak memberikan anaknya ASI. Kedua, Informasi, sosialisasi dan edukasi program penanganan stunting telah terlaksana, namun pemerintah tidak menyampaikan secara detail karena keterbatasan waktu serta masih ada sebagian masyarakat yang tidak menerapkan materi yang telah di sampaikan oleh pemerintah. Ketiga, koordinasi belum optimal karena masih ada lembaga yang tidak berkoordinasi disebabkan faktor waktu dan program yang berbeda-beda pada setiap instansi. Dan keempat, pengawasan. Pemerintah Kota Makassar telah melaksanakan kewajibannya untuk mengawasi permasalahan tersebut. Namun, masih belum menjadi prioritas utama bagi instansi terkait, khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Makassar.