ANALISIS PEMANFAATAN DANA BAGI HASIL PERTAMBANGAN TERHADAP PENGELOLAAN LINGKUNGAN DI KABUPATEN KOLAKA = AN ANALYSYS OF THE USE OF MINING PROFIT SHARING FUNDS ON ENVIROMENTAL MANAGEMENT IN KOLAKA REGENCY

Dana Bagi Hasil merupakan salah satu bagian dari dana perimbangan yang bertujuan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH Sumber Daya Alam (SDA) merupakan sumber pendapatan terbesar bagi pemerintah khususnya yang diperoleh dari kegiatan eksplorasi dan eksploitasi pertambangan. DBH pertambangan umum selain memberikan pendapatan yang besar bagi pemerintah juga memberikan dampak lingkungan yang buruk apabila tidak terlaksana dengan baik. DBH seharusnya memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan baik pada saat pelaksanaan kegiatan berlangsung maupun pasca pertambangan. Pemerintah daerah sebagai pelaksana pembangunan daerah memiliki peranan dan tanggung jawab untuk memastikan segala aspek pembangunan dapat berjalan dengan baik. Salah satunya adalah dengan memperhatikan kebijakan pengelolaan lingkungan. Penelitian ini menggunakan teori Etika Lingkungan sebagai basis dasar analisis untuk menjelaskan politik lingkungan dalam implementasio kebijakan Dana Bagi Hasil terhadap keberlanjutan lingkungan dan menganalisis kebijakan pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh pemerintah yang sumber anggarannya menggunakan Dana Bagi Hasil. Metode penelitian ini menggunakan Kualitatif Deskriptif. Data primer penelitian bersumber sari dokumen pemerintah daerah Kolaka dan data sekunderbersumber dari artikel, jurnal, buku, dan media informasi lainnya. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa kebijakan Dana Bagi Hasil cenderung dapat memicu terjadinya konflik struktural pemerintahan karena perbedaan dan keterbatasan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Dana Bagi Hasil yang didapatkan oleh pemerintah daerah kabupaten Kolaka sebagian besar didapatkan dari hasil kegiatan pertambangan. Sektor pertambangan menjadi sumbangsih terbesar pemerintah yang di dapatkan dari Penerimaan Negara Bukan Pajak yang di bayarkan oleh pelaku usaha pertambangan. Kegiatan pertambangan yang dilakukan memberikan dampak kerusakan lingkungan sehingga dapat mengganggu keseimbangan ekologis dan sumber pendapatan daerah di sektor lain. Pengelolaan lingkungan di kabupaten Kolaka masih belum optimal karena alokasi anggaran yang masih minim dan komitmen pemerintah daerah yang masih belum mapan. Oleh karena itu, diperlukan keterlibatan stakeholder untuk ikut berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan kebijakan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.