IMPLIKASI HUKUM SYARAT PENGANGKATAN NOTARIS PENGGANTI TERHADAP KEDUDUKAN AKTA YANG DIBUAT

Penelitian ini bertujuan untuk menganilisis implikasi hukum syarat pengangkatan Notaris Pengganti terhadap kedudukan hukum akta yang dibuat? Dan untuk menganilisis bentuk pertanggungjawaban hukum notaris pengganti dalam pembuatan akta setelah berakhirnya masa jabatan?
Tipe penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal.
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang undang (statue approach) dan pendekatan kasus (case approach). Bahan yang diperoleh baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder kemudian dianalisis secara kualitatif berdasarkan teori-teori hukumyang ada, untuk selanjutnya dideskripsikan lebih lanjut.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Implikasi hukum syarat pengangkatan Notaris Pengganti terhadap kedudukan akta yang dibuatnya yaitu bahwa sepanjang akta yang dibuat oleh Notaris Pengganti sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UUJN, maka kedudukannya tetap sebagai akta otentik. Ketentuan yang dimaksud yaitu Notaris Pengganti diangkat secara sah oleh Menteri Hukum dan HAM, telah diangkat sumpahnya, sehingga terpenuhi unsur pejabat umum yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1868 KUHPerdata mengenai akta otentik. (2) Pertanggungjawaban hukum Notaris Pengganti atas akta yang dibuatnya
setelah masa jabatannya berakhir tetap menjadi tanggung jawab Notaris Pengganti tersebut baik secara administrasi, pidana, maupun perdata. Hal ini didasari pada sumber kewenangan yang diterimnya berasal dari kewenangan delegasi, yaitu kewenangan yang dimiliki Notaris kemudian didelegasikan kepada Notaris Pengganti untuk dijalankan selama masa cuti Notaris yang bersangkutan. Dengan
demikian, tanggung jawab yang melekat pada kewenangan tersbeut juga sepenuhnya beralih kepada delegataris dalam hal ini Notaris Pengganti.