Pengawasan Pemerintah Terhadap Pemanfaatan Ruang Kawasan Sempadan Pantai di Kabupaten Pinrang = Government Supervision Of The Use Of Coastal Border Areas in Pinrang District

Muh Rizal (B021181002), “Pengawasan Pemerintah Terhadap Pemanfaatan Ruang Kawasan Sempadan Pantai di Kabupaten Pinrang”. Penulisan skripsi ini di bawah bimbingan Bapak Kahar Lahae selaku Pembimbing Utama dan Ibu Arini Nur Annisa selaku Pembimbing Pendamping.
Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis pengawasan pemerintah Kabupaten Pinrang terhadap penataan ruang wilayah pesisir di Kabupaten Pinrang. Serta, mengetahui dan menganalisis penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran penataan ruang wilayah pesisir di Kabupaten Pinrang.
Penelitian ini dilakukan di Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kabupaten Pinrang. Jenis sumber data pada penelitian ini yakni, data primer yang diperoleh dari wawancara langsung dengan pejabat dinas terkait dan data sekunder yang berasal dari peraturan perundang-undangan, berita, literatur, buku, dan jurnal yang terkait dengan pembahasan penulis.
Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) Pengawasan Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata ruang terdiri dari pengawasan preventif dan represif. Pengawasan preventif yang dilakukan oleh DBIMACIPTA berupa pemantauan dan pemberian teguran langsung kepada pihak yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang di wilayah pesisir. Pengawasan represif tidak dapat dilakukan dikarenakan hanya didasarkan pada adanya laporan dan aduan masyarakat terkait potensi pelanggaran pemanfaatan ruang wilayah pesisir yang tidak sesuai dengan RTRW Pinrang.(2) Penjatuhan sanksi terhadap pemanfaatan ruang wilayah pesisir yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pinrang adalah berupa peringatan hingga pemulihan ruang tidak terlaksana Namun tidak terlaksana karena tidak adanya laporan dari masyarakat terkait pelanggaran pemanfaatan ruang di wilayah pesisir dalam hal pengelolaan tambak di sempadan pantai pesisir Bababinanga.