IMPLEMENTASI KEWENANGAN DINAS PENATAAN RUANG KOTA MAKASSAR DALAM MENGAWASI IMB YANG TIDAK SESUAI DENGAN PERUNTUKANNYA = IMPLEMENTATION OF THE AUTHORITY OF THE MAKASSAR CITY SPATIAL PLANNING OFFICE IN SUPERVISING IMBS THAT ARE NOT IN ACCORDANCE WITH THEIR DESIGNATION

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kewenangan Dinas Penataan Ruang Kota Makassar dalam mengawasi IMB yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan implikasi hukum dari hasil pengawasan tersebut.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan data penelitian yang diperoleh melalui data primer dan data sekunder. Pengumpulan data prmer diperoleh melalui wawancara langsung terhadap instansi terkait, sedangkan data sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan dan literatur atau bahan bacaan terkait yang selanjutnya dianalisis dan dipaparkan secara deskriptif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama, implementasi kewenangan Dinas Penataan Ruang Kota Makassar dalam mengawasi IMB yang tidak sesuai dengan peruntukannya telah menjalankan tugas dan wewenangnya namun tidak optimal dikarenakan dalam segi pengaduan masih kurang efektif jika masyarakat diharuskan datang langsung ke kantor Dinas Penataan Ruang Kota Makassar. Hal lainnya, termasuk penertiban dan penindakan hukum sudah sesuai dengan apa yang tertuang dalam Peraturan Walikota Makassar Nomor 75 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penataan Ruang dan Peraturan Walikota Makassar Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Penertiban Bangunan. Kedua, Implikasi hukum hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Dinas Penataan Ruang Kota Makassar dikenakannya sanksi administratif yang berupa teguran tertulis pertama, kedua, dan ketiga serta sanksi pembongkaran bangunan gedung kepada pemilik bangunan gedung yang terbukti melanggar mendirikan bangunan tapi tidak sesuai dengan IMB yang telah diterbitkan serta melakukan peralihan fungsi bangunan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini diatur dalam ketentuan Peraturan Walikota No. 25 Tahun 2014 Tentang Penertiban Bangunan.