Junaedi, M. Rafly (2023) PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 80 TAHUN 2012 TENTANG TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR = Implementation of Motor Vehicle Inspection on the Road According to Government Regulation Number 80 of 2012 Concerning Procedures for Motor Vehicle Inspection. Skripsi thesis, Universitas Hasanuddin.
![[thumbnail of B021171321_skripsi_21-02-2024 Cover1.jpg]](/47065/1.hassmallThumbnailVersion/B021171321_skripsi_21-02-2024%20Cover1.jpg)

B021171321_skripsi_21-02-2024 Cover1.jpg
Download (228kB) | Preview
![[thumbnail of B021171321_skripsi_21-02-2024 bab1-2.pdf]](/style/images/fileicons/text.png)
B021171321_skripsi_21-02-2024 bab1-2.pdf
Download (1MB)
![[thumbnail of B021171321_skripsi_21-02-2024 Dapus.pdf]](/style/images/fileicons/text.png)
B021171321_skripsi_21-02-2024 Dapus.pdf
Download (1MB)
![[thumbnail of B021171321_skripsi_21-02-2024.pdf]](/style/images/fileicons/text.png)
B021171321_skripsi_21-02-2024.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (2MB)
Abstract (Abstrak)
Penelitian ini bertujuan untuk pelaksanaan dan penerapan sanksi terhadap pemeriksaan kendaraan bermotor sesaui PP No. 80 tahun 12 tentang tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan.
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris. Yaitu metode penelitian hukum yang menggabungkan antara pendekatan hukum normatif yaitu perundang-undangan lalu lintas, serta aturan pelaksanaan. Selanjutnya tambahan unsur empiris berupa wawancara secara langsung oleh pihak aparat penegak hukum, yang mana di susun secara sistematis dan analisis sesuai dengan metode penelitian normatif empiris.
(1). Pelaksanaan PP No. 80 tahun 12 tentang tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan, dilaksanakan oleh kepolisian pada bagian satlantas. pada pelaksanaanya, satlantas melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan secara berkala setiap enam (6) bulan atau insidentas sesuai kebutuhan. Hal ini dilakukan untuk menekan angka peningkatan pelanggaran dan kecelakaan kendaraan bermotor di jalan. (2). Masih sering terjadi aksi pungli yang dilakukan oleh polantas dapat mendaptkan sanksi administrasi yakni pemberhentian secara tidak terhormat, serta dapat dilanjutkan untuk diberikan sanksi pidana penjara.
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions (Program Studi): | Fakultas Hukum > Hukum Administrasi Negara |
Depositing User: | Nasyir Nompo |
Date Deposited: | 21 Jul 2025 01:18 |
Last Modified: | 21 Jul 2025 01:20 |
URI: | http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/47065 |