PELAKSANAAN WEWENANG POLISI KEHUTANAN ATAS PERLINDUNGAN SATWA LIAR DARI PERDAGANGAN DI SULAWESI SELATAN = IMPLEMENTATION OF FORESTRY POLICE AUTHORITY OVER THE PROTECTION OF WILDLIFE FROM TRADE IN SOUTH SULAWESI

Penelitian ini bertujan untuk mengetahui bagaimana wewenang Polisi Kehutanan dalam melindungi satwa liar dari perdagangan di Sulawesi Selatan, serta mengetahui bagaimana prosedur penindakan terhadap pelaku perdagangan satwa liar yang dilindungi di Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan populasi Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (GAKKUM) Wilayah Sulawesi Selatan, serta penjual dan pembeli satwa liar yang dilindungi. Sampel penelitian yang digunakan sebanyak3 orang Polisi Kehutanan, serta 1 orang penjual dan 2 orang pembeli satwa liar yang dilindungi. Jenis dan sumber data yang digunakan bersumber dari data primer berupa wawancara langsung dengan responden dan data sekunder yang diperoleh dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, serta hasil penelitian yang berbentuk laporan.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) wewenang polisi kehutanan di Sulawesi Selatan terlaksana namun Kurangnya personil Polisi Hutan untuk melaksanakan tugas pengawasan sehingga belum maksimal, serta Kurangnya penyuluhan mengenai perlindungan satwa yang di lindungi, serta adanya keterlibatan oknum terhadap praktek perdagangan tersebut (2) Prosedur penindakan terhadap pelaku perdagangan satwa liar di Sulawesi Selatan didasarkan pada Undang- Undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, lebih lanjut diatur dalam Lampiran II Peraturan Menteri Pemberdayaan dan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi dan No. 21 Tahun 2019 Tentang Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan.