PEMBENTUKAN PENGADILAN KHUSUS PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA BERDASARKAN PRINSIP NEGARA HUKUM DEMOKRATIS = THE ESTABLISHMENT OF SPECIAL ELECTION COURTS IN INDONESIA BASED ON PRINCIPLES STATE OF DEMOCRATIC LAW

Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan dan perkembangan pengadilan pemilu di Indonesia. (2) Untuk mengkaji dan menganalisis penyelesaian sengketa pemilu yang sesuai dengan prinsip negara hukum demokratis, (3) Untuk menemukan model konsep ideal pengadilan khusus pemilu berdasarkan prinsip negara hukum demokratis.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif dengan pendekatan filosofis dan pendekatan konsep. Pengumpulan bahan dilakukan melalui studi pustaka dengan teknik studi dokumen. Analisis bahan dilakukan dengan metode preskriptif kuantitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Pengaturan penyelesaian sengketa pemilu tersebar di beberapa produk perundang-undangan sehingga mengakibatkan banyaknya lembaga peradilan yang terlibat dalam penyelesaian sengketa pemilu, (2) Penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia dapat diselesaikan sesuai dengan prinsip negara hukum demokrasi yang penyelesaian dilakukan lembaga yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang, (3) Pentingnya keberadaan pengadilan khusus pemilu di Indonesia, yang berkedudukan di bawah Mahkamah Agung dan berada di setiap Provinsi serta putusan bersifat final dan mengikat, memiliki hak eksekutorial dan memiliki 4 (empat) kamar khusus, yakni kamar pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana, penyelesaian sengketa proses, dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu