HARMONISASI KEWENANGAN PENANGKAPAN OLEH PENYIDIK POLRI DAN PENYIDIK BNN PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA = HARMONIZATION OF THE AUTHORITY OF ARREST BY POLRI INVESTIGATORS AND BNN INVESTIGATORS IN NARCOTIC CRIMINAL ACTIONS

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan kewenangan penangkapan oleh penyidik Polri dan penyidik BNN pada tindak pidana narkotika, implementasi kewenangan penangkapan oleh penyidik Polri dan penyidik BNN pada tindak pidana narkotika dan pengaturan kewenangan penangkapan oleh penyidik Polri dan penyidik BNN yang ideal terkait batas waktu penangkapan pada tindak pidana
narkotika.
Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris dengan pendekatan filosofis, pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah, pada Kantor Kepolisian Resor Merauke Polda Papua dan pada Kantor Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulawesi Tengah. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan
studi dokumentasi. Data yang diperoleh dalam penelitian selanjutnya dianalisis sesuai dengan pokok permasalahan yang dikaji secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Pembaharuan hukum terkait wewenang dalam melakukan Penyidikan demi menjamin kepastian hukum, yakni adanya
perbedaan batas waktu penangkapan antara penyidik BNN dan Polri yakni 1x24 Jam untuk Polri dan 3x24 Jam Penyidik BNN, mengingat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah Lex specialis dari Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yaitu penyalahgunaan Narkotika merupakan suatu tindak pidana khusus yang pengaturannya dipisahkan dari KUHAP. 2) Implementasi
Kewenangan Penangkapan oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN pada Tindak Pidana Narkotika. Pada pokoknya bekerja dengan tupoksi dan dasar hukum yang berbeda namun baik Penyidik BNN, penyidik Polri dan PPNS menurut peraturan yang mengatur kewenangannya, disebutkan saling berkoordinasi, utamanya penyidik BNN dengan penyidik Polri. 3) Terwujudnya Pengaturan Kewenangan
Penangkapan yang Ideal terkait kewenangan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana Narkotika oleh BNN dan Polri, yang harus diharmonisasikan dengan mengubah ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga hal ini akan mencegah terjadinya perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana Narkotika serta
mencegah ketidakpastian hukum dan pelanggaran prinsip persamaan di hadapan hukum.