Atthariq B, Muhammad Farhan (2023) ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN(PBB P2) DI KOTA MAKASSAR = ANALYSIS OF LOCAL GOVERNMENT POLICIES IN COLLECTING RURAL AND URBAN LAND AND BUILDING TAX(PBB P2) IN MAKASSAR CITY. Skripsi thesis, Universitas Hasanuddin.
![[thumbnail of E051171519_skripsi_28-02-2024 Cover1.jpg]](/47014/1.hassmallThumbnailVersion/E051171519_skripsi_28-02-2024%20Cover1.jpg)

E051171519_skripsi_28-02-2024 Cover1.jpg
Download (236kB) | Preview
![[thumbnail of E051171519_skripsi_28-02-2024 bab1-2.pdf]](/style/images/fileicons/text.png)
E051171519_skripsi_28-02-2024 bab1-2.pdf
Download (1MB)
![[thumbnail of E051171519_skripsi_28-02-2024 Dapus.pdf]](/style/images/fileicons/text.png)
E051171519_skripsi_28-02-2024 Dapus.pdf
Download (1MB)
![[thumbnail of E051171519_skripsi_28-02-2024.pdf]](/style/images/fileicons/text.png)
E051171519_skripsi_28-02-2024.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (2MB)
Abstract (Abstrak)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P2) oleh pemerintah kota Makassar, Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan pemerintah kota makassar dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB P2). Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian kualitatif deskriptif, yaitu dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan data dan fakta yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti. Dalam penelitian ini bertujuan memberikan gambaran secara jelas tentang pelaksanaan kebijakan pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P2) oleh pemerintah kota Makassar
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Kebijakan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan pedesaan dan perkotaan(PBB P2) di kota makassar cukup baik dengan banyak di keluarkannya kebijakan terkait pengurangan jumlah NJOP guna memaksimalkan jumlah target yang di dapatkan oleh pemerintah daerah, tetapi peran masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan yang di berikan oleh pemerintah daerah masih kurang baik karena masyarakat sering kali lambat membayar NJOP yang di berikan/tetapkan sehingga Membuat realisasi target kurang maksimal. Sementara Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar selaku pembuat Kebijakan telah mengupayakan dalam pelaksanaan kebijakan yang mereka keluarkan, dengan menyosialisasikan kebijakan yang telah di tetapkan, guna mempermudah masyarakat mengetahui kebijakan pemungutan yang di lakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Makassar.
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) |
Divisions (Program Studi): | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Ilmu Pemerintahan |
Depositing User: | Nasyir Nompo |
Date Deposited: | 17 Jul 2025 01:05 |
Last Modified: | 17 Jul 2025 01:05 |
URI: | http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/47014 |