PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK PEKERJA PADA PASCA BENCANA ALAM = THE LEGAL PROTECTION OF WORKERS RIGHTS’ ON POST OF NATURAL DISASTER

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja pasca bencana alam, menemukan bentuk perlindungan hukum yang ideal terhadap hak pekerja pasca bencana alam khususnya terhadap, menganalisa dan merumuskan penegakan hak normatif pekerja yang kehilangan pekerjaannya pasca bencana alam. Penelitian ini adalah penelitian sosio-yuridis
dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan sosiologi, pendekatan perbandingan dan pendekatan kasus. Penelitian dilakukan di Provinsi Sulawesi Tengah khususnya wilayah yang terdampak bencana alam dalam bentuk gempa bumi, tsunami dan likuifaksi pada
tanggal 28 September 2018 yaitu wilayah Kota Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Parigi Moutong disingkat PADAGIMO. Data diperoleh melalui wawancara ke sejumlah responden baik terhadap pekerja/ buruh, keluarga pekerja/buruh, pihak perusahaan, maupun pemerintah setempat. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui penelusuran berbagai dokumen dan
sumber kepustakaan lainnya, data yang diperoleh diolah secara kualitatif untuk menemukan model dan bentuk perlindungan hukum yang ideal terhadap hak pekerja pasca bencana alam. Penelitian ini dilakukan dilakukan sebelum terbitnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 sebagimana telah diubah dengan Undang�undang Nomor 6 tahun 2023 tentang cipta kerja serta berbagai peraturan
pelaksanaannya.Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum ada ketentuan hukum secara
normatif yang secara khusus mengatur hak-hak pekerja seperti hak atas kehilangan pekerjaan bagi buruh/pekerja pasca bencana alam, adapun Undang-undang ketenagakerjaan maupun program jaminan kehilangan pekerjaan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2021 masih bersifat diskriminatif karena hanya memberikan jaminan terhadap peserta program
jaminan kehilangan pekerjaan sedangkan terhadap buruh/pekerja yang tidak ikut sebagai peserta tidak diberikan jaminan kehilangan pekerjaan, sementara di sisi lain keikut sertaan sebagai peserta harus membayar sejumlah uang sebagai iuran peserta. Sejak ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang jaminan kehilangan pekerjaan pada tanggal 2 Februari 2021, sebagian besar perusahaan di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah khususnya tempat penelitian penulis belum melaksanakan ketentuan normatif dalam peraturan pemerintah tersebut. Dan juga belum ada penegakan hukum terhadap perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan normatif dalam peraturan pemerintah tentang program jaminan kehilangan pekerjaan, maka isu hukum dalam penelitian ini adalah ketentuan normatif Undang-undang Ketenagakerjaan maupun Badan Penyelenggara Jaminan Sosial serta Peraturan Daerah belum memberikan kepastian hukum tentang dana bencana alam untuk para pekerja yang kehilangan pekerjaannya pasca bencana alam