PERLINDUNGAN KREDITOR ATAS KEWENANGAN MUTLAK OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT PERUSAHAAN PERBANKAN = PROTECTION OF CREDITORS FOR THE ABSOLUTE AUTHORITY OF THE OTORITAS JASA KEUANGAN REGARDING APPLICATIONS FOR BANKRUPTCY STATEMENT OF BANKING COMPANY

KHARDIN (B012212014). PERLINDUNGAN KREDITOR ATAS KEWENANGAN MUTLAK OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT PERUSAHAAN PERBANKAN. Dibimbing oleh Anwar Borahima selaku Pembimbing Utama dan Winner Sitorus selaku Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk memperjelas syarat khusus pengajuan permohonan pernyataan pailit perusahaan perbankan yang menjadi kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dan memberi argumentasi terkait peluang kreditor dalam mengajukan permohonan pernyataan pailit bank dalam resolusi yang sudah dicabut izin usaha perbankannya tetapi masih dalam proses likuidasi.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian Normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian kepustakaan (literature research) digunakan untuk pengumpulan bahan hukum. Penelitian menggunakan analisis kulitatif yang bersifat preskriptif.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa (1) Syarat khusus pengajuan permohonan pernyataan pailit terhadap bank antara lain, keuangan bank yang akan dimohonkan pailit harus dalam kondisi sulit, kondisi perbankan secara keseluruhan dalam keadaan stabil, kepercayaan masyarakat terhadap bank tetap terjaga, dan/atau tidak berdampak negatif terhadap stabilitas ekonomi negara. OJK seharusnya tidak perlu ragu untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit atas bank yang telah memenuhi syarat-syarat khusus tersebut; (2) Pencabutan izin usaha bank oleh OJK tidak menghilangkan statusnya sebagai bank. Oleh karena itu, tidak ada peluang bagi Kreditor untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap bank karena kewenangan tersebut mutlak berada pada OJK. Perlindungan hukum bagi kreditor dapat diupayakan oleh OJK maupun tim likuidasi yang dibentuk oleh LPS.