PEMBERDAYAAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA GUGATAN PERDATA DI PENGADILAN NEGERI = MEDIATION EMPOWERMENT IN RESOLUTION OF CIVIL CLAIMS IN STATE COURT


Hariadi, Hariadi (2023) PEMBERDAYAAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA GUGATAN PERDATA DI PENGADILAN NEGERI = MEDIATION EMPOWERMENT IN RESOLUTION OF CIVIL CLAIMS IN STATE COURT. Thesis thesis, Universitas Hasanuddin.

[thumbnail of B012202081_tesis_29-02-2024 Cover1.jpg]
Preview
Image
B012202081_tesis_29-02-2024 Cover1.jpg

Download (286kB) | Preview
[thumbnail of B012202081_tesis_29-02-2024 bab1-2.pdf] Text
B012202081_tesis_29-02-2024 bab1-2.pdf

Download (1MB)
[thumbnail of B012202081_tesis_29-02-2024 Dapus.pdf] Text
B012202081_tesis_29-02-2024 Dapus.pdf

Download (885kB)
[thumbnail of B012202081_tesis_29-02-2024.pdf] Text
B012202081_tesis_29-02-2024.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (2MB)

Abstract (Abstrak)

HARIADI. Pemberdayaan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri, dibimbing oleh Winner Sitourus dan Birkah Latif.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis (1) Prosedur Mediasi dan, (2) Hambatan yang dihadapi di Pengadilan Negeri. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Sengkang Kelas IB, Pengadilan Negeri Maros Kelas IB, Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A KHUSUS. Data yang diperoleh dikualifikasikan sebagai data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan responden yang terkait (pegawai Pengadilan Negeri dan hakim mediator, sedangkan di luar Pengadilan bersama advokat. Adapun data sekunder melalui studi dokumen dan literatur kemudian dianalisis dengan analisis kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses mediasi di Pengadilan Negeri. (1) Masih terdapat beberapa gugatan perdata yang tidak melaksanakan proses mediasi karena salah satu pihak tidak hadir
meskipun telah dipanggil secara patut. Padahal perkara gugatan perdata yang masuk di Pengadilan Negeri diwajibkan mediasi sebelum lanjut ke proses persidangan dan diharapkan dapat memberikan keuntungan kepada para pihak dan tidak ada yang merasa dirugikan. (2) Adapun yang menjadi faktor penghambat proses mediasi di Pengadilan Negeri yaitu substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum, misalnya (a) tidak adanya peraturan hukum yang mengatur penggunaan mediator non hakim dan tidak adanya anggaran pelaksanaan proses mediasi di Pengadilan Negeri. (b) masih terdapat hakim mediator yang apatis dalam melaksanakan proses mediasi kepada para pihak, melaksanakan mediasi hanya sebatas formalistik sebelum proses persidangan. (c). Kurangnya dorongan dari advokat atau pendamping klien untuk membantu menyelesaikan perkara kliennya melalui proses mediasi. Para pihak tidak memiliki itikad baik dalam proses mediasi dan belum memiliki pemahaman tentang pentingnya mediasi.

Item Type: Thesis (Thesis)
Uncontrolled Keywords: Pemberdayaan Mediasi, Proses, Hambatan
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions (Program Studi): Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Nasyir Nompo
Date Deposited: 12 Jul 2025 02:04
Last Modified: 12 Jul 2025 02:04
URI: http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/46894

Actions (login required)

View Item
View Item