Collaborative Governance Dalam Pembangunan Ekonomi Pedesaan Di Desa Bakaru Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang = Collaborative Governance in Rural Economic Development in Bakaru Village, Lembang District, Pinrang Regency

ABSTRAK
HAJRA. NIM E041191073. Collaborative Governance Dalam Pembangunan Ekonomi Pedesaan Di Desa Bakaru Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang. Di bawah bimbingan Ibu Dr. Sakinah Nadir, S.IP.,M.Si dan Bapak Haryanto, S.IP.,M.A.
Salah satu fungsi pemerintah adalah mengadakan atau melakukan pemberdayaan Masyarakat ekonomi desa didasarkan dengan adanya peraturan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2014. Tujuan dari Pembangunan ekonomi desa yaitu untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang mandiri, Masyarakat kreatif dan memiliki penambahan angka pendapatan ekonomi.
Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisa bentuk proses collaborative governance terhadap pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bakaru dalam Pembangunan ekonomi desa sebagai Upaya peningkatan ekonomi didesa Bakaru. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriktif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi sebagai tahapan awal penelitian, wawancara mendalam terhadap beberapa informan, serta dokumentasi sebagai data pendukung saat dilapangan. Penelitian ini diuji dengan teori Collaborative Governance Ansell dan Gash tentang proses kolaborasi.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa upaya dari pemerintah desa, Pengurus BUMDes, pihak swasta dan juga Masyarakat dalam mengelola BUMDes telah berhasil. Pemerintah desa menjalankan tugasnya dengan baik melalui tahapan kolaborasi dialog tatap muka, Membangun Kepercayaan, Komitmen terhadap proses, Pemahaman Bersama dan Hasil Sementara hingga menunjukan hasil kolaborasi BUMDes yang sesuai dengan harapan. Program kerja yang dibentuk dan dijalankan sesuai dengan kebutuhan Masyarakat serta menunjukan hasil peningkatan ekonomi yang dirasakan oleh Masyarakat serta des aitu sendiri. Hal tersebut harus selalu dipertahankan agar Desa Bakaru bisa merubah status social dari desa tertinggal menuju desa berkembang dari segi perekonomiannya.

ABSTRACK
HAJRA. NIM E041191073. Collaborative Governance in Rural Economic Development in Bakaru Village, Lembang District, Pinrang Regency. Under the guidance of Mrs. Dr. Sakinah Nadir, S.IP., M.Si and Mr. Haryanto, S.IP., M.A.
One of the government's functions is to organize or empower village economic communities based on the Village-Owned Enterprises (BUMDes) regulations in the 2014 Law of the Republic of Indonesia. The aim of village economic development is to create an independent economic environment, creative communities and have additional economic income figures.
The aim of this research is to determine and analyze the form of a collaborative governance process for the management of Bakaru Village-Owned Enterprises (BUMDes) in village economic development as an effort to improve the economy in Bakaru village. The research method used is descriptive research with a qualitative approach. The data collection techniques used were observation as the initial stage of research, in-depth interviews with several informants, and documentation as supporting data in the field. This research was tested with Ansell and Gash's Collaborative Governance theory regarding the collaboration process.
The results of this research show that the efforts of the village government, BUMDes administrators, the private sector and also the community in managing BUMDes have been successful. The village government carries out its duties well through the stages of face-to-face dialogue collaboration, Building Trust, Commitment to the process, Mutual Understanding and Interim Results to show BUMDes collaboration results that are in line with expectations. The work program is formed and implemented in accordance with the needs of the community and shows the results of economic improvement felt by the community and the village itself. This must always be maintained so that Bakaru Village can change its social status from a backward village to a developing village in terms of its economy.