Analisis Hukum Implementasi QR (Quick Response) Code pada Sertifikat Tanah Elektronik=Legal Analysis of QR (Quick Response) Code Implementation On Electronic Land Certificates

Oktaviani (B022202042), Analisis Hukum Implementasi QR (Quick Response) Code Pada Sertifikat Tanah Elektronik. Dibimbing oleh Farida Patittingi dan Maskun. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengkaji keabsahan sertifikat tanah yang belum memilik QR Code dengan yang sudah memilik QR Code (2) mengkaji upaya Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam melindungi keamanan informasi yang terdapat dalam QR Code pada sertifikat tanah elektronik dan sertifikat tanah elektronik seutuhnya dari serangan para hacker. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara yang dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif untuk memberikan preskripsi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Kedudukan QR Code pada sertikat tanah elektronik menjadi syarat mutlak untuk keabsahan Sertifikat-el karena QR Code merupakan salah satu elemen penting yang membedakan antara sertifikat elektronik dan sertifikat tanah analog. Frasa “sertipikat elektronik” berkaitan dengan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sehingga Sertifikat-el merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang sah yang memenuhi sifat konkret, individual dan final sebagaimana yang diatur dalam UU Peradilan Tata Usaha Negara dan UU Administrasi Pemerintahan. Mengenai keabsahan Sertifikat-el sebagai alat bukti juga sudah dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah, (2) Upaya-upaya yang dlilakukan oleh Kementerian ATR/BPN dalam melindungi QR Code pada Sertifikat-el dan Sertifikat-el seutuhnya selaku pengendali data pribadi, antara lain menerapkan standar ISO27001:2013 untuk Sistem Manajemen Keamanan Informasi, menggunakan metode enkripsi terhadap semua data, menggunakan Tanda Tangan Elektronik, menggunakan 2 Factor Authentication, penyimpanan data menggunakan metode enkripsi dan diback-up secara teratur di dalam Data Center dan Disaster Recovery Center, hanya data tertentu yang dapat diakses secara publik disesuaikan dengan UU Perlindungan Data Pribadi dan yang terbaru yaitu upaya perlindungan Sertifikat Tanah Elektronik menggunakan teknologi Blockchain.