perlindungan hukum terhadap notaris/PPAT terkait pemalsuan identitas debitor dalam akad murabahah BSI Makassar=Legal Protection Against Notaries/PPAT Relate Identity Forgery Debtor Akad Murabahan In Indonesia Sharia Bank (BSI) Makassar

ABSTRAK SUHARTI FEBRIANA, Perlindungan Hukum Terhadap Notaris/PPAT Terkait Pemalsuan Identitas Debitor dalam Akad Murabahah dibimbing oleh Ahmadi Miru dan Muhammad Aswan. Penelitian ini bertujuan untuk (1) Untuk mengkaji dan menganalisis bentuk tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibuatnya terkait pemalsuan identitas debitor dalam akad murabah; dan (2) Untuk mengkaji dan menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi Notaris terkait pemalsuan identitas debitor dalam akad murabahah. Jenis penelitian adalah penelitian normatif, yang berangkat dari kekosongan norma mengenai perlindungan hukum bagi Notaris atas keterangan, identitas, dan atau dokumen palsu yang disampaikan oleh para pihak yang dijadikan dasar pembuatan akta autentik. penelitian menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Jenis dan sumber bahan hukum adalah bahan hukum primer, sakunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan penelitian kepustakaan (library research) dan wawancara (interview) dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif dan dipaparkan secara preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban Notaris terkait identitas palsu atau keterangan palsu dalam pembuatan akta autentik akad murabahah tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Notaris selama Notaris tidak melanggar UUJN, tidak melanggar teknik pembuatan akta, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perlindungan hukum bagi Notaris atas keterangan atau identitas palsu belum diatur dalam UUJN, perlindungan hukum dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN) hanya menyetujui atau menolak ketika Notaris dipanggil penyidik, untuk memberi keterangan baik sebagai saksi atau tersangka. Saran kepada Notaris agar selalu berusaha professional dan apabila dipanggil penyidik agar tetap duduk diam dan menyatakan hak ingkarnya. Kata Kunci: Notaris, identitas palsu dan akad murabahah   ABSTRACT SUHARTI FEBRIANA, Legal protection Against Notaries/PPAT Related Identity Forgery Debtor Akad Murabahah in Indonesia Sharia Bank (BSI) Makassar supervised by Ahmadi Miru and Muhammad Aswan. This research is aimed, (1) To examine and analyze the form of the notary’s responsibility for the deed made related to the falsification of the debtor’s identity in the Akad Murabahah; and (2) To exsemine and analyze the form of legal protection for a notary against the deed made related to the falsification of the debtor’s identity in the Akad Murabahah. The type of research is normative law, research based on the absence of norms related to legal protection for notary public on their official statements, identities and or falsified documents delivered by both parties as a base of drawing up authentic deed. This research makes use of the enactment approach, conceptual approach, and case approach. The legal material used in this research is primary, secondary legal material and tertiary legal materials. The technic of legal data collecting applied in this reseach is literary studies and interview, and the next analyzed qualitatively and presented prescriptively. The research findings show that, Notary does not take any responsibilities against the official statements, identites, and or falsified documents as a base of drawing up the deed for both parties, as long as notary does not break any articles in the UUJN (Law of Notary Service), the technics of drawing up a deed, and or any valid acts / legislations and legal Protection for the notary public on the official statements, identities and or falsified documents, has not yet been enacted in the UUJN. Meanwhile, the MKN (Notary High Council) only agrees or refuses when a notary receives a police summon to deliver official statements either as a witness or as a suspect. Suggestions to the notary: Notary must attempt professionalism as perfectly as possible. However, when the investigating officers issue a summon to him, he is suggested to keep seated still as applying his right of refusal in effect. Key Words: Notaries/PPAT, Fake identity and Akad Murabahah