KEPASTIAN HUKUM PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK MILIK BERDASARKAN SURAT IZIN PENGHUNIAN=LEGAL CERTAINTY THE CANCEL RIGHT OF WORNERSHIP CERTIFICATE AGAINST OCCUPATION PERMITS

Apriliani Sacharina, “Kepastian Hukum Pembatalan Sertipikat Hak Milik Berdasarkan Surat Izin Penghunian” (Dibimbing oleh Hamzah Halim dan Muhammad Aswan) Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami kepastian dan perlindungan hukum bagi pemegang Sertipikat yang haknya dibatalkan karena adanya surat izin penghunian. Penelitian ini adalah penelitian normatif, dengan menggunakan 3 (tiga) pendekatan masalah yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer yang terdiri atas perundang-undangan dan putusan pengadilan, dan bahan hukum sekunder yaitu semua publikasi hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan hukum primer dan sekunder dikumpulkan melalui studi dokumen atau kepustakaan, dilengkapi dengan teknik wawancara. Bahan hukum yang terkumpul selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pembatalan Sertipikat karena adanya surat izin penghunian tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Hal ini menimbulkan tidak adanya perlindungan hukum bagi pemegang Sertipikat Hak Milik karena pembatalan Sertipikat yang dilakukan berdasarkan putusan pengadilan tidak ditelaah secara cermat karena adanya fakta-fakta hukum yang tidak terungkap di dalam persidangan. Hal inilah yang bisa menjadi celah tidak tercapaianya suatu kepastian hukum. Untuk mencapai kepastian dan perlindungan hukum terhadap pemegang Sertipikat, maka sudah seharusnya dalam praktik pembatalan Sertipikat baik melalui putusan pengadilan atapun melalui BPN harus ditelusuri dan dianalisis dengan menerapkan asas kehati-hatian untuk menghindari pelanggaran terhadap hak pemegang Sertipikat. (2) Upaya yang dapat ditempuh pemegang sertifihat hak milik adalah melakukan gugatan di pegadilan tata Usaha Negara atas Surat Keputusan Pembatalan Sertipikat hak milik yang diterbitkan oleh BPN.