PEMANFAATAN DIGITALISASI AKTA AUTENTIK OLEH NOTARIS DI KOTA MAKASSAR=UTILIZATION OF AUTHENTIC DEEDS DIGITALIZATION BY NOTARY IN MAKASSAR CITY

ABSTRAK ANDI DALA ULANG (B022192042). Pemanfaatan Digitalisasi Akta Autentik Oleh Notaris Di Kota Makassar, dibimbing oleh Abdul Maasba Magassing dan Iin Karita Sakharita Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan digitalisasi akta autentik oleh Notaris di Kota Makassar dan untuk menganalisis kepastian hukum prinsip perjanjian para pihak dalam digitalisasi akta autentik oleh Notaris. . Tipe penelitian ini adalah tipe penelitian empiris. Data dikualifikasi sebagai data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara, dan data sekunder diperoleh melalui studi literatur. Data yang dikumpulkan kemudian diolah dengan menggunakan pendekatan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pemanfaatan digitalisasi akta autentik oleh Notaris di Kota Makassar pada dasarnya akan sangat membantu pekerjaan Notaris dan juga para pihak, yaitu bisa mengefisiensikan waktu dan biaya dibandingkan dengan pembuatan akta autentik secara konvensional. Tetapi karena sampai saat ini payung hukumnya belum ada dan dianggap bertentangan dengan UUJN, UU ITE dan KUHperdata sehingga belum ada Notaris di Makassar yang pernah melakukan digitalisasi akta autentik. 2) Kepastian hukum prinsip perjanjian para pihak dalam digitalisasi akta autentik oleh Notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan hukum positif di Indonesia adalah tidak memiliki pembuktian yang sempurna layaknya akta autentik, hal tersebut karena digitalisasi akta notaris tersebut tidak memenuhi syarat keotentikan suatu akta yang tertuang dalam Pasal 1868 KUHPerdata. Selain itu Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa dokumen elektronik tidak berlaku untuk surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.