IMPLIKASI HUKUM PEMBUATAN AKTA JUAL BELI TANAH YANG DIBUAT OLEH PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH YANG DISERTAI ANCAMAN OLEH PIHAK KETIGA=LEGAL IMPLICATIONS FOR THE MAKING OF A LAND BUYING DEED WHICH IS MADE BY THE OFFICIAL OF THE LAND DEED ESTABLISHMENT WITH THREATS


MARTHIN, LEOLISA (2023) IMPLIKASI HUKUM PEMBUATAN AKTA JUAL BELI TANAH YANG DIBUAT OLEH PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH YANG DISERTAI ANCAMAN OLEH PIHAK KETIGA=LEGAL IMPLICATIONS FOR THE MAKING OF A LAND BUYING DEED WHICH IS MADE BY THE OFFICIAL OF THE LAND DEED ESTABLISHMENT WITH THREATS. Thesis thesis, UNIVERSITAS HASANUDDIN.

[thumbnail of cover]
Preview
Image (cover)
B022192037_tesis_15-05-2023 cover1.jpg

Download (309kB) | Preview
[thumbnail of bab 1-3] Text (bab 1-3)
B022192037_tesis_15-05-2023 bab 1-3.pdf

Download (1MB)
[thumbnail of dapus] Text (dapus)
B022192037_tesis_15-05-2023 dp.pdf

Download (282kB)
[thumbnail of full text] Text (full text)
B022192037_tesis_15-05-2023.pdf
Restricted to Repository staff only until 15 March 2026.

Download (1MB)

Abstract (Abstrak)

LEOLISA MARTHIN (B022192037). Implikasi Hukum Pembuatan Akta Jual Beli Tanah Yang Dibuat Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Yang Disertai Ancaman Oleh Pihak Ketiga, dibimbing oleh Nur Azisa dan Audyna Mayasari. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum akta jual beli yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah berdasarkan ancaman oleh pihak ketiga, apakah batal demi hukum atau dapat dibatalkan dan pengaturan sanksi terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah yang membuat akta jual beli yang disertai ancaman oleh pihak ketiga.. Tipe penelitian ini adalah tipe penelitian empiris. Data dikualifikasi sebagai data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara, dan data sekunder diperoleh melalui studi literatur. Data yang dikumpulkan kemudian diolah dengan menggunakan pendekatan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Implikasi hukum akta jual beli tanah yang dibuat oleh PPAT berdasarkan ancaman oleh pihak ketiga adalah bahwa akta jual beli tanah (perjanjian) tersebut dapat dibatalkan, hal ini dikarenakan akta jual beli tanah (perjanjian) tersebut tidak memenuhi syarat subjektif di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Syarat subjektif yang dimaksud adalah kesepakatan para pihak dalam perjanjian dan kecakapan para pihak dalam perjanjian, yang mana syarat kesepakatan dihubungkan dengan Pasal 1321 KUH Perdata menyatakan bahwa tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan, ancaman atau penipuan. 2) Pengaturan sanksi terhadap PPAT yang membuat akta jual beli tanah disertai ancaman oleh pihak ketiga adalah merupakan pelanggaran dalam KUHPidana yang jelas dapat dikenai hukuman pidana penjara. Selanjutnya sesuai isi Permen Agraria dan Tata Ruang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan PPAT tersebut sudah selayaknya diberikan sanksi berat yaitu pemberhentian dengan tidak hormat karena telah melakukan pembuatan akta sebagai permufakatan jahat yang mengakibatkan sengketa atau konflik pertanahan.

Item Type: Thesis (Thesis)
Uncontrolled Keywords: Implikasi Hukum, Akta Jual Beli, PPAT, Pengancaman.
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions (Program Studi): Fakultas Hukum > Kenotariatan
Depositing User: Unnamed user with username pkl2
Date Deposited: 11 Jul 2025 01:35
Last Modified: 11 Jul 2025 01:35
URI: http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/46799

Actions (login required)

View Item
View Item