Perlindungan Hukum Terhadap Istri Dalam Pemenuhan Nafkah Pasca Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam=Legal Protection of Wives in Fullfilment of Post Divorce According to Perpective of Islamic Law

IRMAYANTI SIDANG (B022192034). “Perlindungan Hukum Terhadap Istri Dalam Pemenuhan Nafkah Pasca Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam” (Di bawah bimbingan oleh Nurfaidah Said dan Ratnawati). Kewajiban suami dalam memberikan hak-hak nafkah terhadap istri yang dicerai talak perlu ditetapkan namun kenyataannya di Pengadilan Agama belum semuanya menetapkan nafkah dalam amar putusannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan hakim tidak menetapkan nafkah dalam permohonan cerai talak dan perlindungan terhadap istri dalam pemenuhan nafkah pasca perceraian. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Jenis dan sumber data adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan data sekunder diperoleh melalui studi literatur. Data yang dikumpulkan kemudian diolah dengan menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1). Alasan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar dan Pengadilan Agama Sengkang tidak membebankan nafkah dalam amar putusan verstek maupun putusan kontradiktoir karena tidak adanya permintaan dari mantan Istri untuk menuntut hak-haknya, karena ketidaktahuan istri terhadap nafkah dan adanya faktor ekonomi, hakim memandang bahwa ketidakhadiran istri setelah dipanggil secara resmi dan patut tanpa alasan yang sah, maka Majelis Hakim memandang hak-haknya tidak perlu ditetapkan, hakim pada prinsipnya tidak boleh mengabulkan melebihi dari apa yang ada dalam gugatan. 2). Upaya perlindungan hukum terhadap istri dalam pemenuhan nafkah pasca perceraian apabila putusan itu dijatuhi putusan verstek maka pihak termohon dalam perkara cerai talak dapat mengajukan upaya verzet yang dapat diajukan 14 hari setelah pemberitahuan putusan disampaikan kepada pihak termohon. sedangkan upaya perlindungan hukum terhadap istri dalam pemenuhan nafkah pasca perceraian yang dijatuhi putusan kontradiktoir, dapat mengajukan upaya banding. Apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap maka termohon dapat mengajukan gugatan nafkah setelah putusnya perceraian.