PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BANK TERHADAP PENGGELAPAN DANA NASABAH OLEH PEJABAT BANK (SUATU TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM) = BANK CRIMINAL LIABILITY FOR EMBEZZLEMENT OF CUSTOMER FUNDS BY BANK OFFICIALS (A SOCIOLOGY OF LAW REVIEW)

ABSTRAK
ELLY NUR LAELI, 2023, dengan Judul “Pertanggungjawaban Pidana Bank Terhadap Penggelapan Dana Nasabah Oleh Pejabat Bank (Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum)”. (Dibimbing oleh Haeranah dan Hasbir Paserangi)
Penelitian ini bertujuan untuk 1) Menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana bank terhadap penggelapan dana nasabah oleh pejabat bank dari perspektif sosiologi hukum 2) Menganalisis penerapan sanksi terhadap pejabat bank yang melakukan penggelapan dana nasabah.
Penelitian ini merupakan penelitian empiris. Teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan kepustakaan, dalam hal ini adalah wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait serta mengumpulkan bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian ini. Selanjutnya data yang diperoleh tersebut dianalisis secara kualitatif, lalu disajikan secara deskriptif sesuai dengan penjelasan yang erat kaitannya dengan penelitian ini, kemudian menarik suatu kesimpulan berdasarkan analisis yang dilakukan.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 1). Dalam hal tindak pidana perbankan dalam hal ini pencatatan palsu dalam pembukuan yang dilakukan oleh pegawai bank maka tanggung jawab pengurus terhadap perbuatannya menjadi dua bentuk yakni tanggung jawab pribadi dan tanggung jawab perusahaan. Tanggung jawab pribadi ada apabila si pengurus bertindak di luar kewenangan yang telah ditentukan dalam anggaran dasar perusahaan, tetapi apabila perbuatan pengurus masih dalam pelaksanaan dan wewenang yang tertuang dalam anggaran dasar perusahaan maka itu merupakan tanggung jawab perusahaan. 2) Penerapan sanksi terhadap pejabat bank yang melakukan penggelapan dana nasabah dalam hal ini terdakwa Melati Bunga Sombe berdasar pada Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No.7 tahun 1992. Sanksi terhadap pelaku berupa pidana penjara dan denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan.