KONFLIK PADA MASYARAKAT PEMEGANG SURAT KETERANGAN TANAH DI KECAMATAN LATIMOJONG KABUPATEN LUWU=CONFLICT IN COMMUNITY HOLDERS OF LAND CERTIFICATES IN LATIMOJONG DISTRICT LUWU REGENCY

Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis kewenangan Kepala Desa dalam menerbitkan surat keterangan tanah (2) menganalisis penyelesaian konflik antara masyarakat pemegang surat keterangan tanah dengan pemegang izin usaha pertambangan. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif-empiris, berupa jenis penelitian hukum normatif yang didukung dan dilengkapi dengan data empiris. Sumber data diperoleh melalui sumber bahan primer, sekunder, serta mewawancarai Pegawai PT. Masmindo Dwi Area, Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran BPN Kabupaten Luwu, Kepala Desa Boneposi dan Masyarakat. Penelitian ini selanjutnya dianalisis secara kualitatif setelah analisis data selesai, hasilnya disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) kewenangan Kepala Desa dalam menerbitkan surat keterangan tanah diberikan kewenangan berdasarkan PP 24 tahun 1997 tetapi sejak keluarnya Surat Edaran Menteri ATR/BPN No.1756/15.I/IV/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Masyarakat SKT sudah tidak berlaku lagi selain itu, Kepala Desa Boneposi dan Desa Rante Balla belum menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kecermatan, asas keterbukaan dan asas akuntabilitas dimana kurangnya prinsip kehati-hatian agar tidak menimbulkan konflik dan (2) penyelesaian konflik dilakukan secara mediasi dengan hasil tidak sepenuhnya dapat terselesaikan dikarenakan ada pihak yang masih merasa dirugikan dari konflik tersebut, tetapi PT. Masmindo Dwi Area telah melaksanakan Sebagian dari 70 SKT yang tumpang tindih dengan memberikan ganti tanam tumbuh dengan ganti rugi kepada masyarakat yang memegang SKT.